Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si dalam penyampaiannya menegaskan bahwa penyerahan bantuan tersebut merupakan bentuk tanggungjawab dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang mengalami musibah.
"Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat yang terdampak bencana tidak dibiarkan sendiri, dan hari ini kita tunjukkan komitmen itu," kata Walikota.
Ia juga menanggapi berbagai pertanyaan dan tanggapan publik terkait penanganan bencana, khususnya mengenai distribusi bantuan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
"Bantuan ini sekaligus menjawab berbagai tanggapan yang berkembang di masyarakat. Pemerintah tetap hadir dan terus berupaya maksimal," ucap Walikota.
Dalam kesempatan tersebut, Wattimena turut menyampaikan perkembangan terkait pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tahap pertama yang telah dilantik beberapa waktu lalu. Ia memastikan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan mulai dibayarkan pada Oktober 2025, sembari meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah segera menyelesaikan proses administrasi yang dibutuhkan.
Selain itu, ia juga menyinggung gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang belum terbayarkan pada bulan Juni. Menurutnya, keterlambatan tersebut disebabkan masih menunggu hasil evaluasi perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
"Itu bukan hilang. Setelah evaluasi perubahan APBD selesai, gaji akan segera dibayarkan," ungkap Walikota.
Terkait pengelolaan keuangan daerah, Wattimena menyoroti masih lemahnya kesiapan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menghadapi pemeriksaan awal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (RI). Ia mengaku kecewa karena banyak data yang belum siap saat pemeriksaan dilakukan.
Sudah berulang kali saya ingatkan agar seluruh data siap sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) datang, namun kenyataannya banyak OPD yang belum siap. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Sebagai langkah perbaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon berencana menggelar pelatihan khusus bagi para kepala OPD untuk meningkatkan pemahaman terkait mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Wattimena juga menekankan pentingnya sertifikasi teknis bagi bendahara dan staf keuangan.
"Kita tidak bisa terus membiarkan staf yang belum pernah mengikuti pelatihan ditunjuk sebagai bendahara. Pemerintahan harus dijalankan secara profesional," ujar Walikota.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkot Ambon berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel kedepan. (RP-02)
0 Comments:
Posting Komentar