Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru itu dihadiri Wakil Bupati (Wabup), Mohammad Djumpa, Sekretaris Daerah (Sekda), Adolof Pokar, jajaran staf ahli, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Tim Penerapan SPM Kabupaten Kepulauan Aru, serta narasumber dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dalam penyampaiannya, Bupati Kaidel menegaskan bahwa SPM merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat. Pelayanan tersebut mencakup enam sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga pelayanan sosial.
Menurutnya, penerapan SPM bukan sekadar memenuhi ketentuan administrasi, melainkan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menjadikan pemenuhan SPM sebagai prioritas dalam penyusunan program dan penganggaran.
Bupati Kaidel, juga mengingatkan bahwa pelaksanaan SPM telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, mulai dari Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah tentang SPM, hingga sejumlah peraturan menteri teknis yang menjadi pedoman pelaksanaan pada masing-masing sektor pelayanan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaidel memaparkan perkembangan capaian Indeks Pencapaian SPM Kabupaten Kepulauan Aru selama tiga (3) tahun terakhir. Pada 2023, indeks SPM mencapai 82,15% dan meningkat menjadi 88,19% pada 2024. Namun pada 2025 terjadi penurunan signifikan menjadi 65,17%, sehingga menempatkan Kabupaten Kepulauan Aru diposisi terakhir dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi bersama agar setiap OPD mampu memperbaiki kinerja pada sektor pelayanan yang masih rendah. Pemerintah daerah pun menargetkan adanya peningkatan capaian Indeks SPM sepanjang tahun 2026 melalui sinergi seluruh perangkat daerah.
Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek, Maria B. Berkasa, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh Tim Penerapan SPM mengenai arah kebijakan, strategi, serta prioritas pemenuhan pelayanan dasar di Kabupaten Kepulauan Aru.
Selain memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, Bimtek juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya delapan (8) OPD yang menjadi penanggungjawab pelaksanaan SPM. Dengan peningkatan kompetensi aparatur, implementasi SPM diharapkan berjalan lebih efektif sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.
Kegiatan pembukaan Bimtek berlangsung dengan lancar dan ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk harapan agar pelaksanaan program peningkatan pelayanan dasar di Kabupaten Kepulauan Aru dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. (MRP.ID)
0 Comments:
Posting Komentar