RADAR POS, MASOHI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) menjadi KUA-PPAS Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2027.
Sinergi ini menjadi tonggak penting sebagai landasan bersama dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terarah, realistis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna yang berlangsung diruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Malteng ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Malteng, Hery Men C. Haurissa, Jumat (06/11/2026).
Ketua DPRD, Hery Men C. Haurissa, menyampaikan bahwa penandatanganan kesepakatan ini merupakan wujud tanggungjawab konstitusional lembaga legislatif dan eksekutif demi kemaslahatan masyarakat Bumi Pamahanunusa.
Beliau menekankan, bahwa proses pembahasan yang dinamis membuktikan komitmen kedua belah pihak untuk memastikan setiap rupiah anggaran daerah dialokasikan secara tepat sasaran. Haurissa, juga berharap agar kemitraan yang harmonis ini terus terjaga dalam tahapan pembahasan RAPBD selanjutnya.
Sekda Malteng, Dr. Rakib Sahubawa, S.Pi, M.Si mewakili Bupati Malteng Zulkarnain Awat Amir, SP, M.AP dalam sambutannya mengatakan dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota legislatif atas sinergi dan kontribusi yang luar biasa selama proses pembahasan KUA-PPAS 2027.
"Kesepakatan ini sangat krusial karena akan memastikan setiap prioritas pembangunan memberikan manfaat nyata bagi seluruh elemen masyarakat di Malteng," ucapnya.
Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Malteng dihadapkan pada karakteristik wilayah yang unik dengan kebutuhan pembangunan yang sangat beragam. Mulai dari konektivitas antar pulau, penyediaan infrastruktur dasar, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyadari bahwa kondisi geografis dan kemampuan keuangan daerah merupakan pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan.
Bupati Malteng, juga menekankan pentingnya kecermatan dalam meramu struktur fiskal daerah. Penyusunan APBD TA 2027 harus menyeimbangkan antara tuntutan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah yang riil.
"Alokasi anggaran pada TA 2027 ini didorong agar dilakukan secara proporsional, efisien, namun tetap memperhatikan keberlanjutan program pembangunan yang sudah direncanakan," ujarnya.
Menyadari keterbatasan APBD, jajaran Pemkab berkomitmen untuk terus membangun koordinasi intensif guna memperjuangkan dukungan pendanaan, baik dari Pemerintah Pusat (Pempus) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov). Langkah strategis ini difokuskan untuk membiayai program-program pembangunan skala besar yang memerlukan anggaran diluar kapasitas fiskal daerah.
Bupati Zulkarnain AA berharap, kesepakatan KUA-PPAS yang telah ditandatangani ini dapat menjadi pedoman yang kokoh dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) TA 2027, dengan tetap adaptif terhadap dinamika kondisi fiskal serta patuh pada regulasi perundang-undangan yang berlaku.
Menutup arahannya, Bupati menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah dilingkungan Pemkab Malteng agar menyusun setiap usulan program secara realistis dengan mengutamakan kesiapan pelaksanaan dan skala prioritas. Sinergi dan tanggungjawab bersama menjadi kunci utama demi mewujudkan visi Kabupaten Malteng yang maju, sejahtera, rukun, dan berkeadilan. (RPF)
0 Comments:
Posting Komentar