Pertemuan tersebut turut dihadiri yaitu, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Thaher Hanubun, Walikota Tual, Ahmad Yani Renuat, Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Fachri Husni Alkatiri, Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Ricky Jauwerissa.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku bersama sejumlah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membahas berbagai kebutuhan strategis daerah, mulai dari pembangunan bendungan, pengendalian abrasi pantai, hingga penyediaan air bersih bagi masyarakat dikawasan pulau-pulau kecil.
Hendrik Lewerissa mengatakan, Maluku saat ini memiliki tiga (3) Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi perhatian Pemerintah Pusat (Pempus), yakni Ambon New Port atau Maluku Integrated Port (MIP) di Pulau Ambon, pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela di KKT, serta pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru.
Menurutnya, Bendungan Way Apu memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional karena nantinya akan mengairi ribuan hektare lahan pertanian di Pulau Buru.
Proyek tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan diharapkan memperkuat sektor pertanian disejumlah wilayah sentra pangan Maluku seperti Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kabupaten SBT dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
Selain membahas sektor pangan, Gubernur HL juga menyoroti tantangan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Ia menyebut dampak perubahan iklim mulai dirasakan masyarakat pesisir akibat meningkatnya abrasi pantai dan ancaman kerusakan kawasan permukiman.
Karena itu, Pemprov Maluku meminta dukungan Pempus untuk pembangunan talud pengaman pantai, normalisasi sungai, serta penguatan infrastruktur pengendali bencana diwilayah pesisir.
HL juga, mengungkapkan persoalan ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan serius dibanyak pulau kecil. Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah membuat pembangunan infrastruktur dasar belum dapat dilakukan secara maksimal tanpa dukungan Pempus.
Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU, Arnold Ritiauw yang juga mantan Danrem 151/Binaiya ini, memastikan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur SDA di Provinsi Maluku secara bertahap. Pempus menargetkan Bendungan Way Apu rampung sesuai jadwal pada tahun 2027 sekaligus mulai mengkaji kebutuhan air baku di KKT seiring pengembangan proyek strategis Blok Masela.
Ditjen SDA menilai peningkatan aktivitas industri dikawasan tersebut berpotensi memicu pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan air bersih dalam beberapa tahun kedepan.
Karena itu, koordinasi antara Pempus dan Daerah dinilai penting agar seluruh proyek strategis dapat berjalan lancar, termasuk dalam penyelesaian lahan dan administrasi pendukung lainnya. (MRP.ID)
0 Comments:
Posting Komentar