Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting yang dipimpin Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku, Maya Bebi Lewerissa, bersama TP-PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Senin (05/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung diaula Lantai II Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Aru itu sekaligus dirangkaikan dengan pembukaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS-TTB).
Rakor tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku, Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Aru, jajaran TP-PKK Provinsi Maluku dan Kepulauan Aru, serta pimpinan perangkat daerah yang berkaitan dengan penanganan stunting.
Sejumlah instansi yang dilibatkan meliputi Dinkes, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Bapelitbang, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), hingga perangkat daerah yang menangani pekerjaan umum, perumahan, perlindungan perempuan dan anak, serta kesejahteraan sosial.
Keterlibatan berbagai instansi tersebut menjadi bagian dari upaya menyatukan program dan memastikan intervensi penurunan stunting berjalan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
ANGKA STUNTING MASIH MENJADI TANTANGAN
Ketua TP-PKK Kabupaten Kepulauan Aru, Claudia Imarisa Kaidel, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Maya Bebi Lewerissa. Ia berharap kunjungan dan koordinasi ditingkat provinsi dapat memperkuat semangat seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja lebih serius dalam menangani persoalan stunting.
Menurut Claudia, stunting masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian bersama. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kepulauan Aru tercatat sebesar 37,6 persen.
Sementara itu, berdasarkan data aplikasi pencatatan gizi, prevalensi pada 2025 tercatat sebesar 26,73 persen. Adapun data tahun 2026 hingga saat ini menunjukkan angka 30,49 persen.
Perbedaan angka tersebut menjadi perhatian dalam upaya penanganan stunting, sekaligus menegaskan pentingnya pemantauan data dan pelaksanaan program yang berkelanjutan.
"Ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinkes, tetapi urusan kita bersama sebagai lintas sektor," tegasnya.
Claudia, juga mengingatkan bahwa pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional sebesar 14,2 persen pada 2029, sedangkan prevalensi wasting atau kondisi kekurangan gizi akut ditargetkan sebesar 5 persen.
Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan koordinasi yang kuat, perencanaan yang tepat, serta intervensi terpadu yang menyentuh keluarga sebagai kelompok sasaran utama.
PERAN PERANGKAT DAERAH DIPERKUAT
Dalam rakor tersebut, setiap perangkat daerah didorong mengambil peran nyata sesuai bidang tugasnya agar penanganan stunting tidak berjalan secara parsial.
Dinkes diharapkan memperkuat pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan pemeriksaan kehamilan atau AnteNatal Care (ANC), menyediakan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita yang mengalami kekurangan gizi, serta meningkatkan penanganan kasus gizi buruk.
Disektor pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diharapkan mendorong kepatuhan remaja putri ditingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam mengonsumsi tablet tambah darah setiap minggu. Edukasi gizi di sekolah dan pemanfaatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mendukung deteksi dini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan.
Sementara itu, DPMD diarahkan memastikan pemanfaatan Dana Desa (DD) dapat mendukung operasional Posyandu dan Dasawisma.
Bapelitbang berperan mengintegrasikan program penurunan stunting ke dalam perencanaan pembangunan daerah serta memastikan penganggaran sesuai kebutuhan dan sasaran.
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga diharapkan memperkuat pendampingan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mendorong pendewasaan usia perkawinan, serta memberikan perhatian kepada kelompok sasaran lainnya.
Adapun Disdukcapil memiliki peran memastikan balita sasaran terdata berdasarkan nama dan alamat (By Name By Address) serta memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ketepatan data ini diperlukan agar program dan bantuan dapat menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
GKS-TTB DORONG KETAHANAN KELUARGA
Selain membahas percepatan penurunan stunting, kegiatan tersebut juga menandai penguatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana (GKS-TTB).
Gerakan ini mendorong keluarga untuk membangun kebiasaan hidup sehat, memperhatikan kecukupan gizi, menjaga kebersihan lingkungan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana.
Pendekatan tersebut dinilai relevan bagi Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan menghadapi tantangan tersendiri dalam menjangkau pelayanan dasar bagi masyarakat.
Sebelum menghadiri kegiatan, Maya Lewerissa bersama rombongan tiba di Bandara Rar Gwamar Dobo dan disambut melalui prosesi adat berupa pengalungan kain atau selendang, pemakaian topi adat, serta tarian penyambutan.
Melalui rakor ini, sinergi TP-PKK, pemerintah daerah, dan seluruh perangkat terkait diharapkan semakin kuat. Dengan koordinasi yang terarah, pendataan yang akurat, serta intervensi yang tepat sasaran, percepatan penurunan stunting di Kepulauan Aru diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. (MRP.ID)
0 Comments:
Posting Komentar