RADAR POS, MASOHI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tengah (Malteng) lakukan Penandatanganan MoU dengan Paska Sarjana (PKS) Universitas Pattimura (Unpatti) untuk Program Studi Ilmu Hukum dan Program Studi Ilmu Pengelolaan Lahan, yang berlangsung dilantai II Kantor Bupati Malteng pada, Kamis (23/02/2023).
Dalam kurun Waktu 5 Bulan Pasca DR. Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech dipercayakan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Malteng, Pemda Malteng telah Menjalin Kerjasama Strategis dengan Berbagai Lembaga baik itu antar sesama Pemda, BUMN, Perguruan Tinggi termasuk Asosiasi/Organisasi Profesi dengan Lingkup Kerjasama yang Beragam sesuai dengan Kabutuhan Pengembangan Kabupaten yang kita Cintai ini.
"Hari ini, kita kembali Menjalin Kerjasama dengan Pascasarjana Unpatti. Tentunya setiap Kerjasama yang dilakukan sudah Melewati Proses yang panjang, Diskusi yang sangat dalam terutama melihat apa yang menjadi Urgensi sehingga kedua belah pihak Bersepakat untuk Menjalian Kerjasama tersebut," kata Marasabessy.
Lanjut Marasabessy menyampaikan Apresiasi dan Penghargaan yang Setinggi-tingginya kepada Direktur Pascasarjana Unpatti dan seluruh Jajarannya yang sudah Memberikan berbagai Masukan Penting dan Produktif untuk Meyakinkan kami Mewujudkan Kerjasama di Bidang Pendidikan terutama untuk Pendidikan Pascasarjana yang Melingkupi Program Ilmu Hukum dan Program Ilmu Pengelolaan Lahan.
Lingkup Kerjasama yang Tertuang dalam Dokumen Kerjasama ini telah sejalan dengan apa yang menjadi Kebutuhan Daerah ini. Sebab kita tahu bersama bahwa, salah satu Sektor Unggulan Kabupaten Malteng yakni pada Sektor Pertanian dan Kehutanan.
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Malteng Mengekspose Hasil inventarisasi dan Identifikasi Data Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Tahun 2020 di Kabupaten Malteng Mencapai 24.151,6 Hektare, dimana Luas Lahan Terbesar Berpusat didataran Pulau Seram dan lainnya Tersebar disejumlah Pulau yang ada dalam Lingkup Pemkab Malteng.
Selain itu, Daerah ini memiliki Karakteristik Adat dan Budaya yang Kuat. Masyarakatnya sangat Hetrogen dari berbagai latar belakang Suku, Agama dan Ras. Terdapat 193 Desa/Kelurahan yang Tersebar di 18 Kecamatan.
"Masyarakat harus dibentuk dan dibangun Kesadaran Hukumnya agar Hidup Tertib dan Taat Hukum. Kita juga diperhadapkan dengan sejumlah Masalah Hukum berupa Sengketa Batas Wilayah, Masalah Tanah, Sengketa Pemilihan Raja dan masih banyak lagi yang butuh Penanganan Komprehensif," ucap Marasabessy.
Untuk Menjawab berbagai Tantangan tersebut, maka kita perlu Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Kompeten. Hal ini kita mulai dari Internal Aparatur kita yang akan kita Ikut Sertakan dalam Program Studi Ilmu Hukum dan Ilmu Pengelolaan Lahan Pascasarjana Unpatti.
Kita akan Lakukan ini secara Bertahap dan Berkelanjutan. Sehingga, diharapkan setelah Menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana Aparatur kita semakin Siap untuk Mengimplementasikan Ilmu Pengetahuan dan Ketrampilan yang diterima guna Menjawab berbagai Permasalahan di Bidang Hukum dan Bidang Pertanian Kehutanan.
Secara Khusus untuk Direktur Pascasarjana Unpatti, Prof. Dominggus Male, saya berharap, Dukungan dan Bantuan para Ilmuan Unpatti untuk dapat Berkontribusi dengan Mendeseminasikan Karya-karya Penelitan yang dapat dikembangkan Melalui Program Kegiatan dimasing-masing OPD.
Saya juga berharap, agar Program Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan secara Rutin di Kabupaten ini. Sebab Masyarakat kita harus terus di Latih serta Merubah cara Pandang mereka agar lebih Produktif.
"Kegiatan seperti ini tidak harus dimulai dari Kerjasama yang Sifatnya Formal seperti ini, namun dilakukan sebagai Wujud tanggungjawab Moral untuk Membangun Negeri Raja-raja yang kita Cintai ini," tutup Marasabessy. (RPF)
0 Comments:
Posting Komentar