RADAR POS, AMBON - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Tito Laturiuw, menyoroti serius ketidaksesuaian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.
Dalam rapat kerja bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan SDM Kota Ambon, Tito mengungkap adanya 129 formasi guru yang tidak terisi dari total 2.144 formasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Pempus).
Menurutnya, hal ini sangat disayangkan mengingat jumlah pendaftar sebenarnya melebihi kuota yang tersedia.
"Ini bukan soal kurangnya pendaftar, tapi ketidaksesuaian antara formasi yang dibuka dan minat para pelamar," kata Tito dalam rapat yang berlangsung diruang Komisi II DPRD Kota Ambon pada, Kamis (10/07/2025).
Ia mencontohkan, formasi guru Sekolah Dasar (SD) banyak yang tersedia, namun sebaliknya formasi guru bimbingan konseling justru minim peminat.
"Permasalahan ini seharusnya bisa dicegah sejak awal jika Pemkot Ambon lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan Pempus untuk mengajukan pergeseran formasi sesuai kebutuhan dan minat yang ada," ucapnya.
Tak hanya itu, ia juga mengangkat isu penting lainnya yakni, 151 calon PPPK yang belum lolos serta 77 tenaga kontrak dengan masa kerja kurang dari dua tahun yang statusnya hingga kini belum jelas.
"Dirinya meminta Pemkot untuk segera menuntaskan masalah tersebut," ujarnya.
Bukan hanya soal data, tapi juga menyangkut nasib orang banyak. Terutama karena semua itu akan berimbas pada alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Jangan sampai kita menyusun anggaran diatas ketidakpastian.
"Laturiuw, mendesak Pemkot Ambon agar segera mengambil langkah konkret demi memastikan seluruh formasi dapat terisi optimal dan hak tenaga kerja kontrak bisa diperjelas secara adil," pungkasnya. (RP-02)
0 Comments:
Posting Komentar