Hambat Target Pembangunan Daerah, Sekda: Dana Transfer Provinsi Maluku 2026 Menurun

RADAR POS, JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) seluruh Indonesia menyuarakan kegelisahan mereka atas rencana penurunan signifikan dana transfer ke daerah tahun 2026. Hal itu mengemuka dalam audensi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) yang berlangsung dilantai tiga gedung djuanda, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada, Selasa (07/09/2025).

Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa (HL) diwakili oleh sekretaris daerah (Sekda) Maluku, Ir. Sadali le, M.Si yang hadir mewakili Lewerissa. Pertemuan itu membahas dinamika terkait Transfer Ke-daerah dan Dana Desa (TKDD) serta perkembangan sosial, politik, ekonomi sosial yang berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam menjalankan pembangunan.

Sekda Maluku mengungkapkan, dalam rencana anggaran tahun 2026, Provinsi Maluku hanya akan menerima sekitar Rp.1,787 Triliun untuk dana transfer, dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-fisik sebesar Rp.465,6 Miliar. Jumlah ini menurun signifikan dibanding tahun sebelumnya dan dinilai berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan di daerah.

"Semua Gubernur Lewerissa menyampaikan, harapan agar Pemerintah Pusat (Pempus) meninjau kembali penurunan dana transfer ini, karena dampaknya akan terasa langsung pada pelaksanaan program strategis di daerah, termasuk yang berkaitan dengan Program Strategis Nasional," kata Sadali le.

Selain isu TKDD, pertemuan itu juga membahas permasalahan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Paruh Waktu yang hingga kini masih membebani keuangan daerah. Para Gubernur meminta agar pembayaran gaji PPPK menjadi tanggungjawab Pempus, sehingga Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak semakin terbebani.

"Kita berharap, apa yang disampaikan para gubernur ini menjadi perhatian serius Pempus, terutama Menkeu," ucap Sadali le.

Menanggapi hal tersebut, menurut Sadali le, Menkeu menyatakan, bahwa seluruh masukan akan ditampung dan dikaji lebih lanjut, mengingat sejumlah ketentuan telah diatur dalam Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pempus dan Pemda.

"Masukan dari para gubernur akan menjadi bahan pertimbangan untuk pembahasan lebih lanjut di internal Kemenkeu," ujar Sadali le sesuai pernyataan Menteri.

Audiensi tersebut menjadi momentum penting bagi Pemda untuk menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal yang dinilai berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antar wilayah.

Bagi Provinsi Maluku, penurunan dana transfer berarti tantangan besar dalam menjaga kesinambungan program prioritas, terutama disektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur kepulauan. (team)