Tekan Percepatan Penurunan Stanting Tingkat Provinsi Maluku, Vanath Hadiri Rakor Bersama Mitra Kerja

RADAR POS, AMBON - Kemendukbangga/BKKBN (Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordiansi (Rakor) Mitra Kerja Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Maluku tahun 2025.

Kegiatan tersebut dibuka dengan resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Maluku, Abdullah Vanath, S.Sos yang bertempat di Zest Hotel, Kota Ambon pada, Selasa (04/11/2025), yang ditandai dengan pemukulan Tifa.

Dalam sambutanya Wagub AV katakan, dulu stunting ini belum terlalu menjadi isu besar, tetapi ternyata dalam perjalanannya menjadi hal yang sangat penting, karena dulu masalah stunting ditangani oleh lembaga Negara  setingkat Badan (BKKBN) namun saat ini sudah ditangani oleh Kementerian (Kemendukbangga).

Selain itu, stunting juga menjadi tanggungjawab dari kementerian/lembaga Negara yang lain, yang mempunyai tugas masing-masing.

Menurut Vanath, jumlah penduduk di Maluku saat ini kurang lebih dua (2) juta jiwa dan angka stunting di dua tahun terakhir pada tahun 2023 dan tahun 2024 sesuai data pada BKKBN dan Dinas Kesehatan (Dinkes) masih cukup tinggi di provinsi Maluku.

“Secara nasional, standar stunting itu harus 14 persen.Ternyata di 2023 Maluku berada di kisaran angka 28,4 persen, dan tahun 2024 juga masih sama stunting yang masih tinggi.

Untuk menjawab harapan itu lanjut Vanath, Pemerintah Daerah (Pemda) tentu mempunyai perhatian dan tanggungjawab karena memang di Provinsi Maluku ada tim, dan tim itu dipimpin oleh Wagub.

"Jadi memang ini belum menjadi perencanaan penuh kami, karena kami mulai memimpin baru dari Maret tahun 2025. Insyaallah di tahun 2026 akan kita masukkan dalam perencanaan," katanya.

Vanath, memberikan analogi paling sederhana yaitu, anak sedikit saja yang penting produktif. Anak tidak perlu terlalu banyak yang penting produktif. Anak banyak tapi kalau tidak produktif, justru menjadi beban.

"Stunting kita masih cukup tinggi. Kita dengar, kita siapkan, kita rumuskan langkah-langkah untuk kita gempur bersama," ucapnya.

Wagub Maluku menegaskan, soal stunting harus menjadi sebuah gerakan. Tidak bisa dikerjakan oleh BKKBN saja. Tidak bisa hanya oleh ibu-ibu Persit, Bhayangkari, dan organisasi lainnya. Kita semua harus mengerjakan ini.

"Kita harus siap untuk membebaskan anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak di Maluku dari stunting. Sebab mereka adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjemput Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang," pungkasnya. (team)