Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon dibawah kepemimpinan Walikota, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si dan saya.
"Kami baru delapan bulan bekerja, jadi masih banyak hal yang harus dibenahi," kata Toisutta.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat, seperti masalah talut, air bersih, program P3K, retribusi sampah, dan penanganan bencana alam menjadi catatan penting bagi Pemkot Ambon.
"Semua aspirasi masyarakat kami tampung dan akan ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis. Untuk retribusi sampah, misalnya, perlu dilakukan sosialisasi yang masif agar tidak ada lagi kebingungan di masyarakat," ucap Toisutta.
Wakil Walikota menegaskan, bahwa kenaikan retribusi bukan semata kebijakan daerah, melainkan bagian dari regulasi nasional yang harus disosialisasikan secara menyeluruh hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
"Informasi perubahan regulasi ini harus sampai ke masyarakat. Saya minta camat dan lurah aktif melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalah pahaman," ujar Toisutta.
Lebih lanjut dikatakan, Toisutta menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dirinya menegaskan, bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas bagi warga yang masih membuang sampah sembarangan.
"Mulai tahun depan, tidak ada lagi alasan. Pemerintah akan menyiapkan seluruh infrastruktur pendukung, termasuk tempat sampah tertutup dititik-titik tertentu. Jika masih ada yang membuang sampah sembarangan, akan dikenakan sanksi berupa denda," tegas Toisutta.
Dirinya menambahkan, kebersihan kota tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran kolektif seluruh warga Ambon.
"Apapun yang dilakukan Pemkot tidak akan berhasil tanpa kesadaran masyarakat. Orang Ambon bilang, "Sampai buang garam dilaut pun tidak akan ada hasilnya" kalau masyarakat tidak mau berubah," tambah Toisutta.
Selain itu, Wakil Walikota juga menyinggung persoalan air bersih disejumlah wilayah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Digital Subtraction Angiography (DSA). Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami siapa pihak pengelola air, sehingga keluhan mereka sering disampaikan langsung ke Pemkot.
"Ini harus segera dikoordinasikan antara PDAM, DSA, dan pihak terkait agar masyarakat mendapat informasi yang jelas dan pelayanan air bersih bisa lebih baik," ungkap Toisutta.
Wakil Walikota, juga menyinggung soal penanganan gas kota Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Kota Ambon dan memastikan akan melakukan koordinasi dengan pihak Perusahaan Gas Negara (PGN) Pusat agar insiden serupa dengan yang terjadi di Hatiwe tidak terulang.
"Kami akan mengawal setiap program Pemerintah Pusat (Pempus), terutama yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Pengawasan dan koordinasi akan terus kami lakukan bersama seluruh instansi terkait," demikian Toisutta. (RP-02)
0 Comments:
Posting Komentar