Ketua GEMA Kabupaten MBD periode 2025 - 2027, Krisandi Patrik Laurika, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan tindaklanjut atas Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Laut pada 06 Januari 2026. Dalam SK tersebut terjadi perubahan serta penghapusan trayek kapal yang selama ini melayani Pelabuhan Proyek di Pulau Luang.
"Penghapusan trayek terakhir ini sangat berdampak pada mobilitas dan aktivitas masyarakat Pulau Luang. Oleh karena itu, kami bergerak untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat," ungkap Ketua GEMA MBD.
Ia menjelaskan, GEMA MBD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten MBD, DPRD Kabupaten MBD, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan DPRD Provinsi Maluku Komisi III, telah sepakat untuk mendorong peninjauan kembali dan revisi SK Dirjen Perhubungan Laut tersebut.
Menurut Krisandi, sebelumnya DPRD Provinsi Maluku Komisi III telah menggelar rapat dan menyepakati langkah bersama untuk mengusulkan kepada Dirjen Perhubungan Laut agar trayek yang dihapus dapat dikembalikan seperti semula.
"Aksi hari ini bertujuan untuk menegaskan kepada Pemprov Maluku dan Pemkab MBD agar tetap mengawal proses ini sampai terealisasinya revisi SK tersebut, sehingga kapal yang tidak lagi berlayar bisa kembali melayani rute sebelumnya," tegas Ketua GEMA MBD.
Dalam aksi tersebut, massa aksi juga melakukan pertemuan dengan Pemprov Maluku yang diwakili oleh Asisten I Gubernur Maluku, Djalaludin Salampessy. Dalam pertemuan itu, pihak Pemprov Maluku menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh poin tuntutan yang disampaikan oleh GEMA MBD.
"Kami berharap tuntutan kami dapat direalisasikan, khususnya terkait peninjauan kembali SK Dirjen Perhubungan Laut, agar harapan dan kebutuhan masyarakat Pulau Luang dapat terjawab," demikian Ketua GEMA MBD. (MRP)
0 Comments:
Posting Komentar