Menurut Wabup Djumpa, rencana implementasi WFA masih dalam proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pemerintah Pusat (Pempus).
"Jadi WFA yang memang akan direncanakan di Pemkab Kepulauan Aru minggu ini, itu sampai saat ini belum, karena kita meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk koordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait, terutama Pempus yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) kemudian juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI," ungkap Wabup Kepulauan Aru.
Wabup Djumpa, menjelaskan bahwa WFA akan memungkinkan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk bekerja dimana saja, sesuai dengan tupoksinya.
"Jadi kalau misalnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dia tidak masuk kantor tapi dia bisa bekerja dilapangan, dia bisa memantau lingkungan kebersihan kota dan sebagainya itu," ucap Wabup Kepulauan Aru.
Dalam implementasi WFA, ia berharap agar pegawai ASN dilingkungan Pemkab Kepulauan Aru dapat lebih produktif dan efektif dalam bekerja. Nah itu bisa diatur nanti oleh Dinas yang bersangkutan, sehingga, mereka lebih banyak dilapangan.
Pada kesempatan tersebut, Wabup Djumpa juga menekankan bahwa pejabat struktural, termasuk Kepala Dinas (Kadis) dan Sekretaris Dinas (Sekdis), harus tetap ada dikantor selama WFA.
"Jadi para pejabat struktural itu, mereka dalam waktu WFA dua hari itu dong tetap harus ada dikantor," ujar Wabup Kepulauan Aru.
Hingga kini, Pemkab Kepulauan Aru masih menunggu surat dari Bupati Kaidel untuk memberlakukan sistem WFA. Berarti intinya sampai saat ini kita menunggu surat dari Bapak. Bupati dulu baru bisa berupa edaran Bupati atau SK Bupati berkaitan dengan perencanaan WFA di Kabupaten Kepulauan Aru baru bisa kita jalan.
Disamping itu, pegawai ASN diminta untuk tetap bekerja sebagaimana biasanya sambil menunggu implementasi WFA. "Kalau memang kita usahakan bisa cepat, ya kita bisa mulai dari 1 Februari mendatang," demikian Wabup Kepulauan Aru. (MRP)
0 Comments:
Posting Komentar