RADAR POS, AMBON - Realisasi program rumah bersubsidi di Maluku hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan, meskipun pemerintah telah menetapkan kuota sebanyak 3.000 unit. Program yang dijalankan melalui sinergi Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut masih menghadapi berbagai kendala dilapangan.
Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, Kasrul Selang, mengungkapkan bahwa pembangunan rumah subsidi baru berjalan disejumlah wilayah dengan capaian yang relatif kecil. Beberapa daerah yang telah mencatat progres antara lain yaitu: Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang mencapai 171 unit, Kota Tual dengan 91 unit, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) sebanyak 27 unit, serta Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) 30 unit.
Selain itu, pembangunan juga tercatat di Kabupaten Kepulauan Aru dengan 5 unit, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) sebanyak 15 unit, dan Kabupaten Buru 48 unit. Namun, jika dibandingkan dengan total target yang telah ditetapkan, angka tersebut masih jauh dari harapan.
Menurut Kasrul, lambatnya progres pembangunan dipengaruhi oleh sejumlah hambatan, terutama terkait ketersediaan lahan. Para pengembang disebut masih kesulitan mendapatkan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan sekaligus terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Meski demikian, Pemda tetap optimistis program ini dapat dipercepat. Perpanjangan perjanjian kerjasama hingga akhir tahun 2026 menjadi peluang untuk mengejar ketertinggalan. Berbagai langkah strategis pun mulai dilakukan, seperti mendorong keterlibatan pengembang dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai calon penerima. Lebih dari 1.000 ASN di Kota Ambon dan lingkungan Pemprov Maluku telah diidentifikasi memenuhi syarat untuk mendapatkan rumah subsidi.
Disisi lain, pemerintah juga telah memetakan sejumlah lokasi potensial untuk pembangunan, termasuk kawasan Halong Baru, Taeno, Masohi, hingga Pulau Buru. Diharapkan, kesiapan lahan diwilayah tersebut dapat mempercepat realisasi proyek.
Pemprov turut mengimbau pemerintah Kabupaten/Kota agar mempercepat proses perizinan, terutama Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti akses jalan, drainase, dan listrik.
Dengan berbagai langkah percepatan yang dilakukan, Pemprov Maluku berharap program rumah subsidi ini segera menunjukkan kemajuan signifikan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera menikmati hunian yang layak dan terjangkau. (MRP)
0 Comments:
Posting Komentar