Kegiatan yang dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menjadi forum evaluasi berbagai program yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025 sekaligus merumuskan langkah strategis untuk memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di daerah kepulauan.
Dalam sambutannya, Bupati Kaidel menegaskan bahwa keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan dipahami masyarakat menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Ia mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian bersama agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, serta mampu mengelola keuangan secara bijak.
"Peningkatan literasi keuangan harus berjalan seiring dengan perluasan akses layanan keuangan. Dengan demikian masyarakat dapat terlindungi dari berbagai praktik keuangan ilegal sekaligus mampu memanfaatkan produk keuangan untuk meningkatkan taraf hidup," ucap Bupati Aru.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Kepulauan Aru juga memaparkan sejumlah capaian program TPAKD selama tahun 2025. Salah satunya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berhasil membantu puluhan pelaku usaha dengan nilai pembiayaan mencapai miliaran rupiah. Program tersebut dinilai memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan usaha masyarakat, terutama disektor perdagangan.
Selain itu, layanan keuangan berbasis agen juga terus berkembang. Ratusan agen Laku Pandai telah beroperasi diberbagai wilayah Kepulauan Aru sehingga memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan tanpa harus datang ke kantor bank. Upaya peningkatan inklusi keuangan juga ditunjukkan melalui bertambahnya jumlah rekening baru yang dibuka masyarakat sepanjang tahun lalu.
TPAKD juga aktif mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Business Matching bagi pelaku UMKM, termasuk kelompok perempuan. Disektor pendidikan, program Simpanan Pelajar (Simpel) terus diperluas guna menanamkan budaya menabung sejak usia dini.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menjelaskan bahwa peningkatan literasi dan inklusi keuangan menjadi salah satu agenda penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang merata.
"OJK akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan masyarakat memperoleh akses layanan keuangan yang lebih luas dan berkualitas," ujar Haramain.
Pada kesempatan tersebut, TPAKD Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan sejumlah program prioritas tahun 2026. Fokus utama diarahkan pada penguatan program Satu Pelajar Satu Rekening, perluasan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan, peningkatan penggunaan transaksi digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), pengembangan layanan Laku Pandai, serta pendampingan berkelanjutan bagi pelaku UMKM.
Bupati Kaidel, berharap seluruh program yang telah dirancang dapat dijalankan secara optimal melalui sinergi antara pemerintah daerah, OJK, perbankan, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat, akses keuangan diwilayah kepulauan diharapkan semakin terbuka dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Rapat Pleno TPAKD Tahun 2026 tersebut menjadi momentum penting bagi Kabupaten Kepulauan Aru dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah sekaligus mempercepat pemerataan layanan keuangan hingga menjangkau masyarakat diwilayah terpencil dan kepulauan.
Perlu diketahui, turut hadir dalam kegiatan itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, Pimpinan OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan PT. Bank Maluku Maluku Utara (MalUt) Cabang Dobo, Plh. Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Aru, staf ahli, asisten Sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan lembaga jasa keuangan, Badan Peyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, anggota TPAKD, serta Insan pers. (MRP.ID)
0 Comments:
Posting Komentar