Survei tersebut dipimpin oleh tim teknis BWS Maluku dan didampingi Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Malteng, Hasan Firdausi, serta Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten, Syahbudin Hayoto.
Pelaksanaan survei ini merupakan tindaklanjut atas permintaan langsung Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir, SP, M.AP kepada Menteri PU Republik Indonesia (RI), Dody Hanggodo, yang disampaikan saat Kunjungan Kerja (Kerja) Menteri di Banda Neira beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Zulkarnain AA turut didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU, Mayjen TNI (Purn) Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, saat membahas sejumlah kebutuhan infrastruktur strategis di Kabupaten Malteng.
Selain mengusulkan penanganan abrasi pantai di Negeri Haya, Bupati Zulkarnain AA juga meminta perhatian Menteri PU terhadap kondisi talud disekitar Pelabuhan Banda Neira yang membutuhkan penanganan segera guna mendukung keselamatan masyarakat serta aktivitas transportasi dan pariwisata.
Usai menyelesaikan survei di Negeri Haya, tim BWS Maluku langsung kembali ke Ambon dan pada malam harinya bertolak menuju Banda Neira menggunakan KM. Labobar untuk melaksanakan survei lanjutan terhadap kondisi talud dikawasan pelabuhan.
Hasil survei awal di Negeri Haya menunjukkan terdapat sekitar 850 meter garis pantai yang membutuhkan pembangunan talud pengaman. Penanganan tersebut menjadi prioritas perhatian BWS Maluku dan ditargetkan dapat diproses secepatnya pada tahun 2026. Berdasarkan investigasi teknis dilapangan, sebelum pelaksanaan soil test, struktur pengaman pantai direncanakan akan menggunakan konstruksi Cincin Beton (Concrete Ring).
Kecepatan tindaklanjut ini mencerminkan kuatnya sinergi antara Pemkab Malteng, Kementerian PU, serta BWS Maluku dalam merespons kebutuhan masyarakat. (RPF)
0 Comments:
Posting Komentar