Pendidikan Vokasional Tuk Wujudkan Kemajuan Maluku

Oleh: Fransina Natalia Mahudin,SE

Peradaban sebuah bangsa menuju bangsa yang bermartabat sangat ditentukan oleh peranan pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan merupakan persoalan yang sangat fundamental dalam konteks pembangunan suatu bangsa saat ini, khususnya pembangunan manusia. Melalui pendidikanlah kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan dalam menghadapi persaingan abad ke-21 nantinya.

Kita dapat belajar dari negara Jepang sebagai contoh yang tepat bagaimana peranan pendidikan mampu mengubah perekonomian bangsa yang hancur akibat Perang Dunia II kini dapat bangkit dari keterpurukan. Lebih hebatnya lagi bahkan mampu menguasai sebagian besar ekonomi dunia. Jepang menjadi salah satu motor penggerak modernisasi peradaban dunia berkat pendidikan yang mampu membentuk kualitas sumber daya manusia milenialnya.

Menyadari sungguh pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang salah  satunya dapat diwujudkan melalui pendidikan. Presiden Jokowi menginstruksikan bahwa intervensi anggaran dalam ABPN 2019 akan diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia. Seiring dengan arah kebijakan pemerintah ini, anggaran pendidikanpun akan menjadi fokus pemerintah. Kebijakan pemerintah pusat ini merupakan peluang baik bagi pemerintah daerah guna pengembangan daerah yang difokuskan juga pada pembangunan manusia melalui dunia pendidikan.

Dalam berbagai studi empiris, pendidikan memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran. Pendidikan juga mampu mendorong dan memberikan  ketrampilan kepada seluruh masyarakat untuk mencapai potensinya secara optimal. Kesenjangan pendapatan atau ekonomi, baik antar individu maupun antar wilayah, juga dapat diminimalisir melalui pendidikan.

Mengingat begitu pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan ekonomi (kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan), Pemerintah Provinsi Maluku sudah seharusnya meletakkan pembangunan manusia menjadi salah satu arah kebijakan prioritas pembangunan di Maluku. Prioritas pembangunan manusia ini harus sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi dalam mendorong percepatan pembangunan di sektor-sektor unggulan atau prioritas, seperti pertanian, migas, kelautan dan perikanan. Percepatan pembangunan di sektor-sektor unggulan tanpa diikuti pembangunan manusianya, akan menjadi sia-sia. Demikian sebaliknya. Artinya, pengembangan sektor unggulan juga butuh kesiapan tenaga kerja yang berkualitas dan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas juga butuh percepatan pembangunan sektor unggulan agar terserap.

Salah satu alasan paling kuat mendasari butuhnya Pemerintah Provinsi untuk meletakkan pembangunan manusia menjadi salah satu arah kebijakan prioritas pembangunan di Maluku adalah realitas pengangguran saat ini. Dalam kurun 2008-2015, tingkat pengangguran di Provinsi Maluku berada di atas rata-rata tingkat pengangguran nasional. Tingkat pengangguran yang tinggi tersebut disebabkan karena kurangnya ketrampilan, keahlian, dan pengalaman tenaga kerja. Tingginya tingkat pengangguran ini sudah tentu berimplikasi pada rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, pembangunan manusia yang nantinya mampu menghasilkan manusia yang “match” dengan kebutuhan di pasar tenaga kerja menjadi keharusan yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi.

Guna menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, pendidikan vokasional dapat menjadi fokus pemerintah. Pendidikan vokasional merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan keahlian terapan tertentu berupa program diploma dan setingkat sarjana terapan, magister terapan serta doctor terapan (Kuswana, 2013: 3). Pendidikan vokasi, seperti halnya program pendidikan tinggi lainnya, mempunyai misi mempersiapkan generasi siap kerja dan profesional. Dalam pendidikan vokasi terdapat dua bagian pendidikan, yakni pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi vokasi.

Pendidikan vokasi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu dapat menjadi pilihan bagi pemerintah Provinsi Maluku. Untuk itu, keberadaan lembaga pendidikan vokasional merupakan sebuah kebutuhan yang mendesak untuk di wujudkan. Penguatan SMK Perikanan, Pertanian maupun SMK Perminyakan atau lainnya, baik kuantitas maupun kualitas, merupakan suatu bentuk investasi mendesak terhadap kualitas sumber daya manusia di Maluku. Pemerintah Provinsi harus fokus dalam memperkuat lembaga-lembaga vokasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Melalui pendidikan vokasional, kita akan mampu menyiapkan sumber daya manusia Maluku untuk turut berpartisipasi membangun daerahnya sendiri. Tanpa keseriusan dari pemerintah, sulit nantinya Maluku mampu mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain, baik secara sosial maupun ekonomi. Untuk itu, hari kelahiran Provinsi Maluku yang ke-73 ini harus dijadikan momentum awal untuk meletakkan pembangunan manusia melalui pendidikan vokasional menjadi salah satu kebijakan prioritas. Dirgahayu Provinsi Maluku ke-73.