Hal tersebut diungkapkan ketua DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Maluku Barat Daya yang digelar diruang Paripurna DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, Jumat (25/06/2021).
Ketua DPRD MBD, Aswaris Tunay dalam sambutannya pada paripurna istimewa yang dihadiri oleh Sekda MBD mewakili pemerintah kabupaten MBD itu mengungkapkan.
Mengacu pada hasil rapat badan anggaran DPRD MBD bersama tim anggaran pemerintah kabupaten MBD tahun 2020 kepada masyarakat yang disampaikan Bupati MBD dalam paripurna LPJ APBD MBD di DPRD MBD dalam bentuk rancangan peraturan daerah diwujudkan dengan persetujuan bersama kepala daerah dengan DPRD MBD.
Diungkapkan Tunay, pada beberapa pos anggaran antara lain, pendapatan daerah, pos belanja daerah, pos pembiayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa).
Sesuai laporan realisasi anggaran tahun 2020 telah terealisasi dengan capaian hampir 100 persen.
"Akan tetapi DPRD mempunyai beberapa catatan kritis bagi Pemkab MBD khususnya kepada Organisasi perangkat Daerah, agar menghindari terjadinya persoalan yang tidak konduktif terkait pelaksanaan pertanggung jawaban anggaran," kata Ketua DPRD MBD.
Selain itu juga lanjut Tunay, DPRD MBD menyarankan agar Pemkab MBD dapat membenahi pengelolaan keuangan agar menjadi lebih baik dan optimal serta Pemkan MBD juga diminta untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak, khususnya pajak galian C pada masing-masing wilayah kecamatan di MBD
DPRD MBD juga merekomendasi agar Pemkab MBD untuk membentuk UPTD pada setiap kecamatan yang ada khususnya UPTD disektor Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Peternakan juga terlebih khusus pada tugas kedinasan baik didalam maupun diluar daerah yang di biayai dengan Dana Alokasi khusus (DAK).
"DPRD MBD juga merekomendasikan agar Pemkab MBD juga meminta pertimbangan badan anggaran DPRD MBD agara penyerapan DAK semakin tinggi dan Silpa yang semakin kecil," tutup Ketua DPRD MBD. (**)
0 Comments:
Posting Komentar