"Yang sangat disesalkan adalah Pemblokiran Jalan tersebut oleh Pemdes membuat Surat Kepada Negeri-negeri sekitar," kata Kabid Humas Polda Maluku dalam Konferensi Pers pada, Senin (19/06/2023) di Mapolresta Ambon.
Dengan adanya Surat Edaran (SE) tersebut, menurut Kabid Humas itu membuktikan Pemerintah Negeri (Pemneg) setempat mendukung Penutupan Jalan tersebut.
Dijelaskan, untuk mengungkap Kasus-kasus disana harus ada Kerjasama dengan Pemdes untuk Mendukung.
"Tapi Fakta yang kita dapatkan seperti mereka Menulis Surat ini menunjukan bahwa, Pemdes Justru Mendukung Penutupan Jalan," ucap Juru Bicara Polda Maluku.
Ia menambahkan, selama ini Pihaknya sudah Berusaha untuk melakukan Pendekatan dengan Tokoh Adat, Kepala Pemerintahan Negeri untuk bisa menghadirkan Saksi-saksi disana, namun tidak pernah ada.
"Inilah Kendala Utama sehingga menyebabkan Kasus-kasus disana sampai saat ini agak susah untuk Terungkap," ujar Juru Bicara Polda Maluku.
Lanjut dikatakan, Perintah Langsung dari Kapolda Maluku, agar Aparat Mengungkap Kasus tersebut secara Terang Benderang, tidak Peduli Pelaku dari Sipil maupun Anggota Polri.
"Jadi kami sangat Bersungguh-sungguh untuk Mengungkap Kasus diatas," ungkap Juru Bicara Polda Maluku.
Ia menghimbau kepada Pemdes yang merupakan Bagian Aparat Negara bisa melakukan Kerjasama, bukan Melindungi.
"Jangan sampai Melindungi, karena Melindungi Orang yang dicari Polisi, itu merupakan Pelanggaran Pidana," tutup Juru Bicara Polda Maluku. (team)
0 Comments:
Posting Komentar