RADAR POS, AMBON - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Mourits Tamaela, SE akhirnya angkat bicara terkait isu dugaan penganiayaan terhadap salah satu staf DPRD berinisial FP alias Jimron.
Isu tersebut sebelumnya ramai diberitakan sejumlah media lokal dan menyebut keterlibatan Rumah Dinas (Rumdis) serta adanya Pesta Minuman Keras (Miras) sebagai pemicu insiden.
Pantauan Media ini, konferensi pers yang digelar pada, Senin (04/08/2025) di Sekretariat DPRD Kota Ambon, Tamaela selalu Ketua DPRD Kota secara tegas membantah, bahwa insiden pemukulan terjadi di Rumdis-Nya di Karang Panjang (Karpan), Ambon.
Tamaela juga membantah terlibat dalam Pesta Miras yang disebut-sebut menjadi latar peristiwa tersebut.
"Saya mohon maaf kepada publik atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh pemberitaan ini. Namun saya tegaskan, kejadian itu tidak terjadi dirumdis dan tidak ada kaitannya dengan saya maupun keluarga," kata Tamaela.
Dirinya menjelaskan, pada hari kejadian yang diduga berlangsung pada Sabtu lalu, memang ada aktivitas pekerjaan fisik dirumdis oleh pihak ketiga. Saat itu, ia sempat meminta FP untuk membeli dua botol minuman yang rencananya akan dibawa dalam perjalanan dinas ke Jakarta.
Namun, karena penerbangannya batal, minuman itu diberikan kepada para tukang sebagai bentuk apresiasi.
"Tidak ada pesta miras. Saya pesan dua botol, dan itu saya serahkan ke tukang karena mereka kerja saat hujan," tegas Tamaela.
Ditempat yang sama, FP yang hadir dalam konferensi tersebut turut memberikan pernyataan. FP membenarkan, bahwa tidak mengingat jelas kronologi kejadian yang mengakibatkan dirinya terluka.
"Beta tidak tahu kejadian dimana. Yang beta ingat terakhir itu beta antar minuman lalu bantu angkat barang. Selanjutnya beta tidak tahu apa-apa," ucap Jimron dengan menggunakan dialek Ambon.
Ketua DPRD mengungkapkan, bahwa ia ikut membantu biaya pengobatan FP karena merasa bertanggungjawab secara moral, bukan karena merasa bersalah.
Terkait verifikasi insiden, Ketua DPRD akui, bahwa Closed Circuit Television (CCTV) di Rumdis belum aktif meski perangkat sudah terpasang. Dirinya menyayangkan hal tersebut dan meminta Sekretariat DPRD segera menindaklanjuti pengaktifan sistem perekaman.
Menutup konferensi pers, ia mengajak media dan masyarakat untuk tidak membentuk opini tanpa data dan mendorong klarifikasi terbuka atas setiap isu yang beredar.
"Saya bukan orang yang bisa menekan FP atau keluarganya. Tapi mari kita semua mengedepankan etika dan fakta. Jangan menyebar informasi tanpa verifikasi," demikian Tamaela. (RP-01)
0 Comments:
Posting Komentar