"Kita ini sedang dihadapkan pada ancaman nyata. Dikampung saya, talud sudah rusak, tinggal dua meter lagi sebelum rumah warga jatuh ke laut. Ini musim timur, ombak makin kuat. Kalau tidak cepat ditangani, bencana hanya tinggal menunggu waktu," kata Lohy kepada Media dirumah Rakyat, karang panjang, kota Ambon pada, Senin (21/07/2025).
Politsi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) itu menekankan, bahwa bencana bisa dicegah jika infrastruktur pendukung diperbaiki sedini mungkin.
Dirinya, menyoroti masih adanya tumpang tindih kewenangan teknis dalam penanganan dilapangan, yang memperlambat aksi nyata di daerah.
"Jangan lagi salah koordinasi. Kemarin itu malah diarahkan ke Cipta Karya, padahal bukan kewenangannya. Sekarang waktunya bergerak cepat. Jangan tunggu perubahan anggaran, karena masyarakat dilapangan butuh solusi, bukan alasan," tegasnya.
Lohy, juga mengangkat persoalan drainase disejumlah desa yang posisinya lebih rendah dari badan jalan, menyebabkan air tidak dapat mengalir saat musim hujan dan menimbulkan genangan berkepanjangan.
"Kalau air tergenang terus, jelas masyarakat akan terdampak. Kita butuh saluran air yang baik, bukan cuma tambal sulam. Ini masalah keselamatan, bukan cuman infrastruktur," tambahnya.
Baginya, infrastruktur seperti talud dan drainase bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan alat mitigasi bencana yang menyelamatkan nyawa.
"Kalau kampung rusak, siapa yang tanggung..? Ini bukan soal proyek, ini soal tanggungjawab kita terhadap rakyat," pungkasnya.
Melalui suaranya di Komisi III, Alan Lohy ingin memastikan bahwa suara masyarakat desa terutama yang berada diwilayah pesisir dan rawan bencana tidak tenggelam dalam tumpukan prosedur birokrasi. Dirinya, berharap pemerintah segerah mengambil langkah konkret sebelum kerusakan berubah menjadi korban. (RP-02)
0 Comments:
Posting Komentar