Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si pada Selasa, (16/12/2025). Usai mengikuti perayaan Natal Pemkot Ambon menegaskan, bahwa perlindungan terhadap pekerja rentan seperti tukang becak, tukang ojek, dan nelayan merupakan tanggungjawab bersama. Menurutnya, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sebesar Rp16.000 per bulan bukanlah jumlah yang besar jika dibandingkan dengan pengeluaran harian masyarakat, seperti untuk rokok atau kebutuhan lainnya.
"Kalau kita bisa menyisihkan uang untuk hal lain, masa Rp16.000 per bulan tidak bisa kita sisihkan untuk melindungi saudara-saudara kita yang pekerjaannya rentan," kata Walikota.
Ia menambahkan, bahwa perlindungan ini penting sebagai jaring pengaman bagi masa depan keluarga dan anak-anak para pekerja tersebut.
Pemkot Ambon juga terus mendorong konsep pembangunan inklusif, dimana yang kuat membantu yang lemah. Momentum perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dinilai sebagai kesempatan untuk menggugah solidaritas dan kepedulian sosial seluruh warga kota.
Selain isu sosial, Pemkot Ambon juga menunjukkan komitmen serius dalam menjaga lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemasangan jaring penahan sampah disejumlah sungai, bekerjasama dengan Universitas dari Belanda yang difasilitasi oleh PT. Million Limbah Ambon. Jaring tersebut dipasang di tiga titik sungai untuk mencegah sampah plastik masuk ke Teluk Ambon.
"Kita ingin menghalangi sampah dari sungai agar tidak masuk ke teluk. Ini bukan solusi jangka panjang, tetapi langkah preventif sambil terus membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan," ucap Walikota.
Kedepan, Pemkot Ambon berencana memperluas pemasangan jaring penahan sampah diseluruh sungai yang ada di kota Ambon. Namun demikian, Walikota menekankan bahwa solusi utama tetap terletak pada perubahan perilaku masyarakat, baik warga kota maupun masyarakat pesisir, agar tidak membuang sampah ke sungai dan laut.
Dalam menghadapi HBKN, Pemkot Ambon juga memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) dengan para distributor, stok kebutuhan pokok di Kota Ambon dipastikan cukup hingga enam bulan kedepan. Meski demikian, pemerintah akan tetap mengawasi rantai pasok dan harga ditingkat distributor hingga pengecer.
Mulai pekan depan, Wakil Walikota bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Ambon akan melakukan inspeksi langsung ke distributor untuk memastikan tidak terjadi permainan harga yang dapat memberatkan masyarakat.
"Ambon bersih bukan hanya tanggungjawab pemerintah, tetapi tanggungjawab kita semua. Jika lingkungan bersih, kita semua akan sehat dan Teluk Ambon tetap terjaga," demikian Walikota. (RP-02)
0 Comments:
Posting Komentar