Wattimena mengatakan, saat ini Kota Ambon mengalami kelebihan jumlah pegawai. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah melakukan penataan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Secara umum, Kota Ambon kelebihan pegawai. Karena itu, penyelesaian persoalan honorer kita arahkan melalui mekanisme PPPK," ucap Walikota.
Dirinya menjelaskan, masuknya PPPK baru membutuhkan penyesuaian dalam pengelolaan kepegawaian. Disisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon juga tengah melakukan pengurangan belanja yang tidak bersifat prioritas guna menjaga kesehatan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada upaya pengendalian belanja pegawai.
Sebagai langkah penyesuaian, Pemkot Ambon menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi sebagian pegawai. Kebijakan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
"Kita sudah menyurati secara resmi KemenPAN-RB, bahwa Pemkot Ambon melakukan penyesuaian melalui kerja dari rumah. Kebijakan ini tidak melanggar aturan dan tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat," ucap Walikota.
Selain penataan kepegawaian, Pemkot Ambon juga memberi perhatian serius pada peningkatan literasi masyarakat. Melalui dukungan program Pemerintah Pusat (Pempus), Pemkot Ambon menyalurkan bantuan pojok baca ke desa, negeri, dan kelurahan diwilayah Kota Ambon.
Setiap desa dan negeri menerima sekitar 80 buku serta fasilitas pendukung berupa meja dan kursi. Bantuan ini diharapkan mampu mendorong minat baca masyarakat dan meningkatkan indeks literasi.
"Walaupun sekarang informasi mudah diakses melalui Google dan media digital, fasilitas membaca secara konvensional tetap harus kita siapkan. Warga yang sedang mengurus administrasi dikantor desa bisa memanfaatkan waktu menunggu dengan membaca," ujar Walikota.
Program pojok baca yang sebelumnya diterapkan disekolah-sekolah kini diperluas hingga ke tingkat desa, negeri, dan kelurahan. Wattimena, berharap seluruh bantuan tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.
"Saya sudah sampaikan, semua desa, negeri, kelurahan, dan sekolah harus memiliki perpustakaan. Buku adalah jendela dunia. Bagaimana kita mau menuju Indonesia Emas 2045 jika kita tidak menyiapkan fasilitas yang memungkinkan seluruh warga mengakses bahan bacaan, informasi, dan pengetahuan," demikian Walikota. (RP-02)
0 Comments:
Posting Komentar