Puluhan sopir Dump Truk bersama FGPM Maluku mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Jumat (23/01/2026), untuk menuntut kejelasan kebijakan pemerintah yang dinilai mengancam mata pencaharian ratusan keluarga.
Koordinator Lapangan FGPM Maluku, Panji Kilbuty, dalam rapat bersama Komisi III DPRD Kota Ambon menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak lagi bersifat teknis, melainkan telah berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
"Ini bukan lagi bicara teknis tambang. Ini sudah menyangkut hidup orang banyak, terutama abang-abang sopir Dump Truk. Sudah Empat (4) hari tambang di Passo ditutup, dan mereka tidak bisa beroperasi. Sementara setoran harian dan bulanan tetap harus dibayar," ungkapnya.
Menurutnya, penutupan tambang tanpa kejelasan kebijakan resmi berpotensi melumpuhkan aktivitas pengangkutan material di Kota Ambon jika dibiarkan berlarut-larut.
"Kami khawatir ini menjadi preseden buruk dan semua galian di Kota Ambon ikut ditutup. Karena itu kami datang meminta DPRD untuk segera menyikapi persoalan ini secara serius," tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, FGPM Maluku bersama para sopir Dump Truk menyampaikan Tiga (3) tuntutan utama.
Ia menegaskan, jika aktivitas galian dan distribusi material berhenti total, maka dampaknya tidak hanya dirasakan sopir Dump Truk, tetapi juga Pemerintah Daerah (Pemda) dan disektor pembangunan.
"Kalau tidak ada material, pembangunan juga berhenti. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkurang, dan ratusan keluarga kehilangan sumber nafkah," terangnya.
Sementara itu, salah satu sopir Dump Truk, Bakhtiar, katakan bahwa penutupan tambang membuat pendapatan mereka Anjlok Drastis dalam beberapa hari terakhir.
"Beberapa hari ini tambang tutup, jalan juga tidak ada. Pendapatan turun sekali. Padahal kami punya tanggungan anak sekolah, kuliah, dan cicilan mobil," ucapnya.
Dirinya, juga menyoroti beban biaya operasional yang semakin berat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pembatasan jatah solar.
"BBM naik, solar dibatasi, sekarang tambang ditutup. Lalu kami mau hidup dari mana..? Bukan cuma sopir Dump Truk yang susah, tapi juga masyarakat kalau mau bangun ambil material dari mana," ujarnya.
Bakhtiar memperkirakan terdapat sekitar 300 Dump Truk pengangkut material di Kota Ambon yang kini terancam tidak bisa beroperasi.
"Kalau 300 Mobil ini berhenti semua, dampaknya besar sekali. Ada yang masih cicil, ada yang baru lunas. Kalau tidak segera ditangani, kami bisa kolaps," pungkasnya.
Aksi tersebut menjadi sinyal kuat, bahwa kebijakan penutupan tambang tanpa mekanisme transisi dan regulasi yang jelas berpotensi menimbulkan krisis Sosial - Ekonomi baru di Kota Ambon.
FGPM Maluku dan para sopir Dump Truk berharap DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon segera mengambil langkah konkret dan adil demi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat sekaligus tata kelola pertambangan yang tertib. (MRP)
0 Comments:
Posting Komentar