Pernyataan itu disampaikan usai rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Selasa (31/03/2026). Ia menjelaskan, antrean panjang terjadi akibat meningkatnya aktivitas kendaraan setelah libur panjang Idul Fitri, yang bertepatan dengan hari pertama masuk kerja.
Selain itu, maraknya informasi tidak akurat di Media Sosial (Medsos) turut memperkeruh situasi. Isu kenaikan harga BBM yang disebut-sebut akan berlaku mulai 1 April 2026 memicu warga membeli BBM dalam jumlah besar secara berlebihan.
"Fenomena ini lebih karena panic buying. Masyarakat khawatir kehabisan, padahal stok di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tetap tersedia," kata Wattimena.
Dirinya menegaskan, ukuran kelangkaan BBM bukan dilihat dari panjangnya antrean, melainkan dari ada atau tidaknya distribusi di SPBU. Dalam kondisi saat ini, distribusi masih berjalan normal dan pasokan tetap tersedia.
Berdasarkan hasil koordinasi dengan pihak Pertamina dan kepolisian setempat, pemerintah memastikan stok BBM di Kota Ambon dalam kondisi aman. Apalagi, Ambon memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi energi dikawasan timur Indonesia, dengan dukungan fasilitas suplai utama diwilayah Wayame.
Walikota, juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. Ia menekankan, bahwa setiap kebijakan terkait harga BBM hanya akan diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat (Pempus).
"Kalau memang ada kenaikan harga, pasti ada pemberitahuan resmi. Jangan langsung percaya informasi yang belum tentu benar," tegas Wattimena.
Terkait dugaan penimbunan BBM, ia menyebut hingga saat ini belum ditemukan indikasi kuat. Menurutnya, kekhawatiran tersebut lebih dipicu oleh kepanikan masyarakat yang melihat antrean panjang diberbagai SPBU.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pun mengajak warga untuk tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta bijak dalam menyaring informasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang. (MRP.ID)
0 Comments:
Posting Komentar