RADAR POS, AMBON - Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Selasa (14/04/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam mendorong akses dan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan, sekaligus merespons berbagai tantangan ekonomi global yang kian dinamis.
Dalam arahannya, Walikota menekankan bahwa TPAKD tidak sekadar mengejar capaian program, tetapi juga harus mampu beradaptasi terhadap perubahan global yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi daerah. Ia menilai kesiapan semua pihak menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Kota Ambon tetap stabil.
"Keberadaan TPAKD harus menjadi wadah solusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor jasa keuangan, dan pelaku usaha," ucap Wattimena.
Selain itu, Bodewin mengingatkan bahwa akses keuangan tidak hanya berbicara soal ketersediaan layanan, tetapi juga tingkat literasi masyarakat dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, peningkatan inklusi dan literasi keuangan harus berjalan beriringan sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi kinerja ekonomi, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mencatat tren pertumbuhan yang tetap positif sepanjang 2025. Meski belum sepenuhnya mencapai target pembangunan daerah, capaian tersebut menunjukkan kontribusi signifikan Ambon terhadap perekonomian Provinsi Maluku.
Sementara itu, tingkat inflasi Kota Ambon pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,18% secara tahunan dan masih berada dalam kondisi terkendali.
"Tekanan inflasi lebih dipengaruhi kebijakan nasional, seperti penyesuaian tarif transportasi dan harga energi, bukan akibat lonjakan harga kebutuhan pokok," ungkap Wattimena.
Disektor sosial, angka kemiskinan juga menunjukkan penurunan, dari 5,13% menjadi 4,34% pada tahun 2025. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai tingginya kerentanan masyarakat, terutama karena tipisnya batas antara kelompok miskin dan rentan miskin.
Untuk itu, Walikota menekankan pentingnya intervensi program yang berbasis data akurat agar tepat sasaran dan berdampak nyata.
Dirinya, juga mengarahkan agar program TPAKD difokuskan pada sektor-sektor prioritas, seperti penguatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
'Perbankan pun didorong untuk meningkatkan porsi kredit produktif guna mempercepat pertumbuhan usaha kecil," ujar Wattimena.
Selain pembiayaan, digitalisasi transaksi menjadi perhatian penting. Penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dinilai mampu memperluas akses keuangan, khususnya disektor ekonomi kreatif.
Menutup arahannya, Bodewin mengajak seluruh pihak untuk menjaga konsistensi dan memperkuat kolaborasi agar program TPAKD benar-benar memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
"Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak bisa dilakukan sendiri. Kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar akses keuangan merata dan kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat," demikian Wattimena. (MRP.ID)
0 Comments:
Posting Komentar