Hal tersebut disampaikan saat membuka Pelatihan Calon Petugas Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) di Ambon, Senin (02/06/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan sensus yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan.
Menurut Toisutta, transformasi digital telah melahirkan berbagai profesi dan model usaha baru yang kini memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaku usaha berbasis digital, seperti kreator konten, influencer, pengelola toko daring, hingga pelaku bisnis berbasis platform digital lainnya, masuk dalam sistem pendataan resmi.
Dirinya menjelaskan, bahwa penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru dalam Sensus Ekonomi 2026 menjadi langkah strategis untuk mengakomodasi perubahan struktur ekonomi yang terus berkembang. Dengan klasifikasi yang lebih mutakhir, potensi ekonomi masyarakat dapat dipetakan secara lebih rinci dan akurat.
"Kita membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya, termasuk sektor-sektor baru yang tumbuh pesat diruang digital. Data tersebut akan menjadi dasar dalam merancang kebijakan pembangunan yang tepat sasaran," ungkap Wakil Walikota.
Lebih lanjut, Toisutta menilai hasil sensus nantinya tidak hanya bermanfaat untuk memetakan aktivitas usaha, tetapi juga menjadi referensi penting dalam penyusunan program pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan para calon petugas sensus agar mengikuti pelatihan secara serius dan memahami seluruh materi yang diberikan.
Menurutnya, kualitas hasil sensus sangat ditentukan oleh kemampuan petugas dalam melakukan pendataan secara profesional, objektif, dan sesuai metodologi yang telah ditetapkan.
Selain menguasai aplikasi pendataan, para petugas juga diminta menjaga etika saat berinteraksi dengan responden serta memastikan seluruh informasi yang dihimpun valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, kata Toisutta, berkomitmen mendukung seluruh kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS sebagai upaya memperkuat pembangunan berbasis data. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.
"Setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada data yang valid agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 menjadi tanggungjawab bersama," demikian Wakil Walikota. (MRP.ID)
0 Comments:
Posting Komentar