Kegiatan yang berlangsung diruang Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (20/08/2026), tersebut difasilitasi Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo Sandi). FGD dibuka Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kota Ambon, Ronald H. Lekransy, yang juga menjadi salah satu keynote speaker.
Dalam pemaparannya, Lekransy mengatakan konsep Ambon Smart City tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi atau penerapan teknologi dalam pelayanan pemerintahan. Lebih dari itu, Smart City harus mampu mendorong perubahan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin efektif dan responsif.
Menurutnya, Kota Ambon masih menghadapi sejumlah tantangan perkotaan, mulai dari kepadatan penduduk, beban pelayanan kesehatan, persoalan tata ruang, sampah, kemacetan hingga belum optimalnya integrasi layanan digital antar kelompok perangkat daerah (OPD).
Karena itu, pengembangan Smart City harus diarahkan untuk menjawab persoalan tersebut melalui pemanfaatan teknologi yang didukung tata kelola, data, Sumber Daya Manusia (SDM) dan keberlanjutan.
"Implementasinya melalui tahapan seleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi dan transformasi, dengan prinsip Technology, Governance, Data, People, Sustainability," ucap Lekransy.
Ia menjelaskan, program Ambon Smart City telah dimulai sejak 2017 dan dikembangkan melalui enam (6) dimensi utama, yakni Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society dan Smart Environment.
Perkembangan tersebut juga mendapat pengakuan dalam evaluasi nasional. Pada 2025, Kota Ambon masuk dalam 10 besar kota yang dievaluasi secara nasional dalam implementasi Smart City dengan memperoleh nilai 3,6 dari skala 4.
"Ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi," kata Lekransy.
Lekransy menegaskan, kedepan Ambon Smart City harus mampu menjadi bagian dari transformasi pemerintahan yang mengintegrasikan teknologi, data, SDM dan pelayanan publik. Dengan demikian, penerapan teknologi tidak berhenti pada keberadaan aplikasi, tetapi menghasilkan layanan yang lebih cepat, transparan, aman dan terintegrasi.
Sementara itu, Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP Unpatti, Prof. Jusuf Madubun, menekankan bahwa konsep Smart City tidak dapat hanya diukur dari seberapa banyak teknologi yang digunakan pemerintah.
Menurut Madubun, kota cerdas harus mampu mengolah data menjadi pengetahuan, kemudian menjadikannya dasar dalam pengambilan keputusan hingga menghasilkan pelayanan yang mampu membangun kepercayaan masyarakat.
Ia juga menilai transformasi birokrasi digital di Ambon perlu berjalan seiring dengan penguatan kapasitas aparatur dan budaya birokrasi yang tetap berpijak pada nilai serta kearifan lokal Ambon dan Maluku.
"Birokrasi digital bukan tujuan akhir. Yang dibutuhkan adalah transformasi dari birokrasi konvensional menuju digital dan terintegrasi, berbasis data, hingga terwujudnya kota cerdas yang berpusat pada masyarakat," tegas Madubun.
Disisi lain, Ketua Tim Peneliti UNIKA Soegijapranata, Andreas Pandiangan, mengatakan penelitian yang menjadi dasar pelaksanaan FGD tersebut mendapat pendanaan melalui hibah BIMA dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Republik Indonesia (RI) tahun 2026.
Penelitian tersebut diarahkan untuk menggali sekaligus merumuskan strategi komunikasi massa dan transformasi birokrasi digital sebagai bagian penting dalam pengembangan Smart City di Kota Ambon.
Selain itu, penelitian diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Salah satu fokusnya adalah merumuskan pemanfaatan platform yang memungkinkan masyarakat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.
"Penelitian ini juga bertujuan menggali dan merumuskan karakteristik birokrasi digital sebagai pendukung Smart City di Kota Ambon," demikian Pandiangan.
Melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan Pemkot Ambon tersebut, pengembangan Smart City diharapkan tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga mampu memperkuat birokrasi, meningkatkan partisipasi publik serta menghadirkan pelayanan pemerintahan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. (MRP)
0 Comments:
Posting Komentar