Pelantikan yang berlangsung di Pattimura Park tersebut menjadi bagian dari upaya Walikota Ambon, Bodewin M. Wattimena, mempercepat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pelantikan itu dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Ambon Nomor 661 dan 662 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
Walikota menegaskan, dengan terisinya sejumlah jabatan struktural tersebut, tidak boleh lagi ada alasan pelayanan publik maupun pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan berjalan lambat karena keterbatasan personel.
Ia meminta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan setiap pejabat yang diusulkan benar-benar dipilih secara objektif dan selektif berdasarkan kemampuan serta kebutuhan organisasi.
"Harapan beta, usulan dari pimpinan OPD dilakukan secara objektif dan selektif, supaya mesin penggerak, yang notabene para pejabat dan birokrasi, bisa bergerak bersama membangun Kota Ambon," ucap Wattimena.
Menurutnya, jabatan yang diberikan kepada para ASN bukanlah ruang untuk mencari kenyamanan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan tanggungjawab.
Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi mampu mengidentifikasi persoalan, mencari solusi, dan menghadirkan hasil yang dirasakan masyarakat.
"Karena Saudara-saudara sudah menjadi pejabat, tugas Saudara adalah menggeluti persoalan yang terjadi, mencari solusi, membuat Ambon semakin baik, dan jangan mengeluh," tegas Wattimena.
Walikota, juga meminta seluruh pejabat memperkuat koordinasi dengan pimpinan maupun sesama aparatur. Pejabat harus mampu membantu Kepala Dinas (Kadis), membimbing bawahan secara baik, serta menghargai struktur kepemimpinan yang ada.
Dirinya menekankan, keberhasilan pejabat dalam menjalankan tugas turut menjadi cerminan kinerja pimpinan OPD. Karena itu, setiap pejabat diminta bekerja secara jujur, konsisten, tulus, dan sesuai dengan tanggungjawab masing-masing.
"Ambon bukan hanya harus naik kelas, tetapi harus bisa loncat kelas," ujar Wattimena.
Selain persoalan internal birokrasi, Bodewin juga menyoroti masih adanya masalah-masalah sederhana ditingkat kelurahan yang justru dilaporkan hingga ke Walikota.
Lanjut ia meminta camat, lurah, Kepala Desa (Kades), maupun Pemerintah Negeri (Pemneg) lebih aktif melakukan pemantauan dan pengawasan diwilayah masing-masing.
Walikota, mencontohkan persoalan seperti sampah dan saluran drainase tersumbat yang seharusnya dapat ditangani terlebih dahulu oleh aparatur ditingkat bawah sebelum menjadi persoalan Pemkot.
"Untuk apa ada camat, raja, Kades, dan lurah kalau hanya got tersumbat saja sampai ke Walikota. Itu berarti aparatur ditingkat bawah tidak menjalankan tugasnya," tandas Wattimena.
Bodewin, meminta lurah turun langsung memantau kondisi wilayah setidaknya sekali dalam sepekan. Pemantauan tersebut mencakup persoalan kebersihan, drainase, infrastruktur, hingga berbagai kebutuhan masyarakat yang membutuhkan penanganan pemerintah.
Sementara camat diminta menjalankan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengawasan secara berjenjang terhadap desa, negeri, dan kelurahan diwilayah kerjanya.
Dengan dilantiknya 224 pejabat tersebut, Walikota Ambon, berharap seluruh jajaran Pemkot mampu bekerja lebih efektif dan responsif. Menurutnya, pengisian jabatan harus diikuti dengan peningkatan kinerja sehingga birokrasi benar-benar hadir dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
Perlu diketahui, pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Walikota Ambon, Ely Toisutta, Sekretaris Kota (Sekkot) Ambon, Robby Sapulette, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Morits L. Tamaela, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Ambon, Lisa Wattimena, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan OPD, serta jajaran ASN dilingkup Pemkot Ambon. (MRP.ID)
0 Comments:
Posting Komentar