Pasalnya, sebanyak 39 Desa/Negeri/Kelurahan di Kota Ambon telah membentuk Koperasi Desa Merah Putih.
"Untuk saat ini sudah ada Sekitar 39 Desa/Kelurahan yang melaksanakan Musyawarah Desa Khusus dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih," kata Siegers kepada Awak Media dikantor Walikota Ambon pada, Rabu (28/05/2025).
Dari Jumlah tersebut lanjut Siegers, ada Delapan (8) Akta telah dikeluarkan oleh Notaris yang diarahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, karena merupakan tindaklanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) nomor 9 tahun 2025. Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang menjadi Simbol Kebangkitan Ekonomi Rakyat melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.
"Untuk Sisanya kami masih menunggu Penerbitan Aktanya oleh Notaris," ucapnya.
Diakuinya, Pendampingan dan Pengawasan akan dilakukan dengan baik terhadap Pengoperasian Koperasi Desa Merah Putih, mengingat Dinas Koperasi merupakan Instansi Teknis yang memiliki Tugas Pengawasan terhadap Koperasi, sebagaimana yang diterapkan kepada Koperasi Desa selama ini.
"Itu Wajib, jadi akan kami lakukan Pendampingan seperti yang kami lakukan kepada Koperasi Desa selama ini," ujarnya.
Menurutnya, Koperasi Desa Merah Putih juga akan dimonitoring secara Langsung oleh 13 Kementerian dan 2 Badan, mengingat Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan menjadi Penggerak Ekonomi Desa.
Koperasi ini akan mengelola Distribusi Sembako dan Kebutuhan Pokok Masyarakat. Sistem Logistik juga akan ditata ulang agar Rantai Distribusi lebih Pendek dan Biaya lebih Rendah hingga ke Konsumen Akhir.
"Kehadiran Koperasi Desa tidak akan mematikan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pemerintah akan menggunakan Tiga (3) Pendekatan yaitu, membangun Koperasi baru, Merevitalisasi Koperasi lama dan mengembangkan Koperasi yang masih Aktif," pungkasnya. (RP02)
0 Comments:
Posting Komentar