Rapat Paripurna Istimewa ini turut dihadiri oleh Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awat Amir, SP, M.AP Wakil Bupati Maluku Tengah, Mario Lawalata, ST, Anggota DPRD Maluku Tengah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Maluku Tengah, Sekretaris Daerah Maluku Tengah, Ketua Pengadilan Negeri Masohi, Danyonif 27 Nusa Ina, Danyon 731/Kabaresi, Danyon Brimob B Pelopor Amahai, Dandenpom XVI Masohi, serta para Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Pimpinan Partai Politik, Tokoh agama, Tokoh masyarakat, Raja-raja, Lurah se-Kota Masohi, dan tamu undangan lainnya.
Dalam penyampaianya, Ketua DPRD mengenang sejarah panjang berdirinya Kota Masohi sebagai Pusat Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah. Lanjut Ia menyebut bahwa peletakan batu pertama pembangunan Kota Masohi dilakukan langsung oleh Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno, pada 03 November 1957. Dalam momentum bersejarah itu pula, Bung Karno memberikan nama Masohi, yang secara harfiah berarti "Kerja Bersama-sama" atau "Bergotong Royong".
"Sejak saat itu, semangat gotong royong menjadi jiwa dan identitas masyarakat Maluku Tengah. Dari sanalah lahir motto perjuangan yang hingga kini kita pegang: Jangan Jemu Mendaki Kalau Mau ke Puncak Cita," katanya.
Menurutnya, motto tersebut menggambarkan tekad kuat masyarakat Maluku Tengah untuk terus maju dan berkembang. Namun, untuk mencapai cita-cita tersebut, dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu menjadi teladan, pembangun semangat, dan pemberi dorongan bagi masyarakat seperti yang diajarkan Ki. Hajar Dewantara melalui tiga semboyannya yaitu: Ing ngarso sung tulodo (didepan memberi teladan), Ing madya mangun karsa (ditengah membangun semangat), Tutup wuri handayani (dibelakang memberi dorongan).
"Tiga semboyan ini dapat menjadi pedoman moral bagi kita semua dalam membangun Kota Masohi agar lebih maju, mandiri, dan sejajar dengan kota-kota lain di Indonesia," terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Haurissa juga menegaskan, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diatur berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dirinya menekankan, pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak pada rakyat.
"DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) adalah dua aktor utama penyelenggara pemerintahan daerah. Keduanya harus bersinergi membangun pemerintahan yang efektif dan memberikan pelayanan publik yang mendorong kesejahteraan masyarakat," ucapnya.
DPRD, lanjutnya, akan terus menjalankan tiga fungsi utama legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan menempatkan kepentingan rakyat diatas segala-galanya.
"Semua tugas kami bermuara pada satu tujuan yaitu, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah" ujarnya.
Dirinya juga menyampaikan, bahwa upaya pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 2024 - 2029 yakni:
Visi:
* Membangun Maluku Tengah yang Maju, Sejahtera, Rukun, dan Berkeadilan.
Misi:
* Membangun SDM yang Berkualitas, Sehat, dan Terampil.
* Meningkatkan Daya Saing serta Stabilitas Perekonomian Daerah.
* Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, dan Berdaya Saing.
* Membangun Ketahanan Sosial, Budaya, dan Lingkungan.
* Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pembangunan Wilayah.
Lanjut Ia menegaskan, bahwa visi-misi tersebut merupakan wujud komitmen Pemkab untuk menghadirkan Clean Government dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar Sandang, Pangan, Papan, Pendidikan, Kesehatan, dan Lingkungan hidup yang sehat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan penegakan hukum tanpa diskriminasi.
Untuk itu, usia ke-68 tahun, Ketua DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan antara eksekutif dan legislatif.
"Hubungan yang harmonis antara kedua lembaga ini menjadi kunci terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Efektif, Demokratis, dan Berorientasi pada pelayanan publik," pungkasnya. (RP-FB)
0 Comments:
Posting Komentar