Usai berdialog dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Lewerissa menjelaskan bahwa pinjaman ini belum final dan masih berada dalam tahap pengusulan. Namun, arah kebijakan pemerintah jelas: setiap rupiah pinjaman harus berujung pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
"Utang itu bukan sesuatu yang tabu. Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Peraturan Pemerintah (PP) 38 justru memberi ruang agar daerah bisa memanfaatkan pinjaman untuk pembangunan. Yang penting, pengelolaannya akuntabel dan hasilnya kembali untuk rakyat" kata Gubernur Lewerissa di Karpan Ambon pada, Rabu (19/11/2025).
Fokus pada Infrastruktur yang Membuka Akses
Dana pinjaman tersebut nantinya diproyeksikan untuk pembangunan sejumlah ruas prioritas yang selama ini membutuhkan intervensi besar. Diantaranya Lingkar Batabual, Lingkar Ambalau, Inamosol, Lingkar Huamual, Ruas kritis lainnya di Seram Utara (SerUt).
"Kami belajar dari masa lalu. Perencanaan kali ini jauh lebih ketat, melalui pengawasan berlapis, dan ditujukan untuk membuka akses ekonomi masyarakat," tambahnya.
DPRD: Mendukung, Tapi Tak Mau ada Celah
Ketua DPRD Maluku, Benhur G. Watubun, menegaskan bahwa lembaganya tidak menutup pintu bagi langkah percepatan pembangunan melalui pinjaman. Namun, ia mengingatkan bahwa kejelasan dan kepatuhan terhadap aturan harus menjadi fondasi utama.
Watubun, memaparkan empat syarat yang wajib dipenuhi pemerintah yaitu antara lain:
Pertama, sumber pinjaman dan nilai total harus transparan, termasuk penyelesaian sisa kewajiban
daerah sebelumnya.
Kedua, skema pengembalian disusun secara realistis dan terbuka.
Ketiga, penggunaan dana harus tepat sasaran, bukan untuk pekerjaan kecil yang dapat didanai desa.
Keempat, Pemerataan pembangunan wajib menjadi prinsip, agar tidak ada daerah yang tertinggal.
"Kita tidak ingin mengambil keputusan buta. Semuanya harus terang, terukur, dan adil. Kalau masih ada yang janggal, kami tidak bisa memberi persetujuan,"
tegasnya.
Momentum Baru untuk Menyelesaikan PR Infrastruktur
Ditengah efisiensi anggaran yang melanda seluruh daerah, provinsi Maluku memilih menggerakkan percepatan pembangunan melalui pembiayaan kreatif. Bila disetujui DPRD dan PT. SMI, pinjaman ini dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk membuka keterisolasian, memperkuat jalur logistik, serta memacu
pertumbuhan ekonomi diwilayah kepulauan.
Langkah ini sekaligus memberi sinyal bahwa pemerintah ingin mengakhiri pola pembangunan yang lambat dan tidak merata, dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih progresif, terukur, serta berpihak pada masyarakat diwilayah terluar. (team)
0 Comments:
Posting Komentar