"Semoga pertemuan ini tidak menjadi kegiatan formalitas semata, tetapi benar-benar berguna bagi peningkatan pembangunan disemua sektor," tegas Lewerissa dihadapan pimpinan dan anggota komisi V, saat rapat bersama dilantai tujuh kantor gubernur pada, Kamis (30/10/2025).
Lewerissa memaparkan karakter unik Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan wilayah total mencapai 712.498 kilometar persegi, dimana 92,4 persen adalah lautan dan 7,6 persen daratan.
"Jumlah pulau tercatat 1.340 buah, dengan populasi sekitar 1,8 juta jiwa yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota," kata Lewerissa, seraya menegaskan tantangan dan peluang yang lahir dari kondisi geografis tersebut.
Ia menjelaskan, kekayaan di Maluku yang mayoritas laut, antara lain potensi perikanan yang melimpah, destinasi pariwisata potensial, serta sumber energi bahari dan cadangan minyak serta gas bumi.
Namun ia juga mengakui, bahwa potensi tersebut belum dikelola dan dikembangkan secara optimal.
"Oleh karena itu, perhatian dari Pemerintah Pusat (Pempus) terhadap sektor-sektor potensial di Maluku menjadi sangat penting agar pembangunan dapat berkembang secara optimal dan berkontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat," ucap Lewerissa.
HL menyatakan, dukungan penuh terhadap program strategis nasional yang dilaksanakan di Maluku, termasuk pembangunan Ambon Coastal Road, proyek yang menurutnya penting untuk mendorong
Konektifitas antar pulau dan pemerataan pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi dapat menyentuh seluruh wilayah provinsi.
Lebih jauh, Lewerissa menyampaikan, bahwa Kunker ini tidak hanya sebagai ajang silaturahmi dan pertukaran informasi terkait tugas masing-masing komisi, tetapi juga momentum strategis untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada anggota DPR RI.
"Kami berharap, sinergi antara Pempus dan Pemda semakin diperkuat guna percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku," ujar Lewerissa.
Dirinya, juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen komisi V DPR RI terhadap pembangunan di provinsi Maluku.
Sebagai tindaklanjut, Lewerissa meminta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk memberikan penjelasan teknis dan data yang lebih mendetail sebagai bahan masukan bagi tim komisi V dan Komisi IX DPR RI.
Dokumen dan paparan tersebut, menurutnya, diharapkan dapat dikaji secara bijak dan saksama ditingkat pusat sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan dilapangan. (team)
0 Comments:
Posting Komentar