Rapat Bersama DPRD Provinsi Maluku: As Tunay Dorong Revisi Trayek Kapal Laut, Minta Pelabuhan Kroing & Luang Dikembalikan

RADAR POS, AMBON - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRRD) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Petrus A. Tunay, menegaskan pentingnya revisi trayek kapal laut yang melayani wilayah MBD. Hal ini disampaikannya usai rapat bersama Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku, serta pihak operator pelayaran, Selasa (20/01/2025).

Dalam keterangannya, As Tunay menjelaskan bahwa rapat tersebut membahas pengusulan kembali trayek kapal yang sebelumnya melayani sejumlah pelabuhan di Kabupaten MBD, namun kemudian ditiadakan oleh Pemerintah Pusat (Pempus). Menurutnya, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Provinsi sebenarnya telah melalui tahapan pengusulan sesuai ketentuan berjenjang, mulai dari dinas terkait hingga gubernur, namun hasil konfirmasi dari pusat menunjukkan adanya beberapa trayek yang tidak lagi dilayani.

"Kami merasa perlu datang dan berkomunikasi langsung dengan DPRD Provinsi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meminta dukungan, khususnya terkait revisi trayek kapal yang selama ini berjalan di Kabupaten MBD," ujar Ketua DPRD Kabupaten MBD.

Politisi PDI Perjuangan itu, menyebutkan bahwa pada tahun 2025 trayek kapal masih berjalan normal, namun dibandingkan dengan kondisi sebelum 2006, terdapat beberapa titik pelabuhan yang ditiadakan. Salah satunya adalah pelabuhan Kroing dan Pelabuhan Luang, yang sebelumnya dilalui oleh kapal-kapal seperti R-86 (Sabuk 104) dan R-73 (Sabuk 87) dengan rute Ambon - Kupang.

"Dua kapal ini hampir melayani seluruh trayek di Kabupaten MBD. Namun saat ini ada dua titik penting yang dihilangkan, yakni Kroing dan Luang. Padahal, dari sisi kebutuhan masyarakat, trayek tersebut sangat kami butuhkan," tegasnya.

As Tunay berharap dukungan penuh dari Komisi III DPRD Provinsi Maluku dan Dishub Provinsi Maluku untuk menyampaikan aspirasi ini ke Pempus, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta. Ia menyampaikan bahwa dalam waktu dekat Komisi III DPRD Provinsi berencana membawa aspirasi tersebut ke tingkat pusat, sementara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan segera menindaklanjuti dari sisi administrasi dan kebijakan.

Lebih lanjut, As Tunay menyoroti kondisi masyarakat Pulau Luang yang hingga kini belum memiliki dermaga yang memadai serta akses transportasi laut yang terbatas. Padahal, potensi ekonomi masyarakat, khususnya hasil laut, dinilai sangat besar.

"Ekonomi masyarakat Luang sangat bergantung pada hasil laut. Sangat disayangkan mereka harus ke daerah lain seperti Saumlaki atau Ambon hanya untuk memasarkan hasil tangkapan mereka," ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa keterbatasan transportasi laut memaksa masyarakat melakukan barter dengan pedagang dari luar daerah, yang dinilai merugikan masyarakat lokal.

Oleh karena itu, DRRD Kabupaten MBD berharap Pempus dapat segera menyetujui usulan pengembalian trayek kapal yang melayani Pelabuhan Kroing dan Pelabuhan Luang, sehingga seluruh trayek yang pernah dilayani dapat kembali aktif pada tahun 2026.

"Kami minta masyarakat bersabar. Proses ini sedang berjalan dan kami optimistis trayek-trayek penting di Kabupaten MBD bisa kembali dilayani," demikian Ketua DPRD. (MRP)