RADAR POS, AMBON - Wacana penutupan total aktivitas galian C di Kota Ambon menuai penolakan keras dari para sopir Dump Truck. Kebijakan tersebut dinilai berisiko mematikan mata pencaharian ribuan warga yang menggantungkan hidup pada sektor pertambangan rakyat.
Pantauan Media ini, penolakan itu disuarakan ratusan sopir yang tergabung dalam Persaudaraan Sopir Dump Truck Se-Pulau Ambon melalui aksi damai didepan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Senin (09/02/2026). Dengan membawa spanduk dan poster protes, massa menyampaikan kekhawatiran atas masa depan ekonomi keluarga mereka.
Bagi para sopir, aktivitas galian C bukan sekadar kegiatan tambang, melainkan sumber penghidupan utama yang menopang rantai ekonomi panjang, mulai dari Buruh, Pemilik lahan, hingga Pedagang kecil. Penutupan total dinilai sebagai langkah ekstrem tanpa solusi alternatif yang jelas.
“Kalau ditutup semua, kami kehilangan pekerjaan. Dampaknya bukan cuma ke sopir, tapi ke banyak sektor lain,” ujar salah satu peserta aksi.
Aksi tersebut dikoordinatori Panji Kelbuti dan Kuba Boinau. Mereka menegaskan, kebijakan pemerintah seharusnya mengedepankan penataan dan pengawasan, bukan penghentian total yang berpotensi memicu pengangguran massal.
Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah membuka ruang dialog dan melakukan kajian sosial-ekonomi secara terbuka sebelum mengambil keputusan. Mereka juga mendorong legalisasi serta pembinaan usaha galian rakyat agar lebih tertib, ramah lingkungan, dan berkontribusi pada pendapatan daerah.
Selain isu galian C, para sopir turut menyampaikan keluhan terkait kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sistem pembatasan pembelian solar melalui Barcode serta kewajiban penggunaan Dexlite dinilai memberatkan pekerja transportasi di Provinsi Maluku.
Aksi tersebut mendapat respons dari Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw (RR). Ia menyampaikan bahwa DPRD akan menindaklanjuti aspirasi para sopir melalui mekanisme resmi dan pembahasan lintas komisi.
Menurutnya, persoalan galian C membutuhkan pendekatan menyeluruh agar kebijakan yang diambil tidak merugikan masyarakat kecil. DPRD pun menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama para sopir, Pemilik lahan, serta pihak terkait guna mencari solusi terbaik.
Aksi berakhir tertib. Para sopir berharap dialog lanjutan dapat menghasilkan kebijakan yang adil sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat di Provinsi Maluku. (MRP)
0 Comments:
Posting Komentar