RADAR POS, AMBON - Ketua Umum DPD KNPI Kota Ambon, Basyir Tuhepaly, menyampaikan kritik tajam terhadap kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku terkait penanganan persoalan di Pasar Mardika. Ia menilai pernyataan yang disampaikan oleh Kadis Perindag terkesan menyesatkan dan cenderung mengalihkan tanggung jawab dari lemahnya pengawasan yang selama ini menjadi kewenangannya.

Dalam pernyataannya, Basyir menegaskan bahwa langkah Wali Kota Ambon dalam melindungi warganya yang menjadi korban pencurian adalah tindakan yang tepat dan tidak seharusnya dipersoalkan. “Melindungi warga adalah kewajiban pemimpin. Itu bukan bentuk mengkambinghitamkan pemerintah provinsi, tetapi wujud tanggung jawab nyata,” ujarnya.

Ia juga menyoroti alasan yang disampaikan terkait keberadaan CCTV yang disebut aktif, namun terkendala sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, pernyataan tersebut justru menimbulkan pertanyaan serius sekaligus berpotensi merendahkan kualitas SDM di Maluku.

“Kalau CCTV aktif tapi tidak optimal karena SDM, maka yang perlu dipertanyakan adalah sistem pengawasan dan manajemennya. Jangan sampai alasan seperti ini justru mencerminkan ketidaksiapan,” tegas Basyir.

Lebih lanjut, ia meminta Gubernur Maluku untuk segera mengevaluasi kinerja Kadis Perindag, terutama dalam hal pengawasan pasar yang dinilai lemah. Ia mempertanyakan mengapa langkah konkret baru diambil setelah kasus mencuat ke publik.

“Sebagai pejabat publik, seharusnya hadir dengan solusi, bukan menggiring opini dengan pernyataan yang membingungkan. Pertanyaannya sederhana: selama ini pengawasan di mana, dan kenapa baru bergerak setelah kejadian mencuat?” pungkasnya.

Pernyataan ini menambah sorotan publik terhadap pengelolaan Pasar Mardika dan diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. (TIM)
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

0 Comments:

Posting Komentar

 
Radar Pos © 2015. All Rights Reserved.
Top