Komitmen tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Luki Leonardo Upulatu Nikijuluw, usai penundaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dan warga BHU dikantor DPRD Kota Ambon, Kamis (04/06/2026).
Menurut Nikijuluw, meskipun agenda RDP mengalami penundaan, DPRD telah menerima dan mengakomodasi seluruh aspirasi serta keluhan yang disampaikan warga terkait berbagai persoalan yang terjadi dikawasan perumahan tersebut.
"Kami telah mengakomodasi semua persoalan yang disampaikan warga BHU. Selanjutnya, seluruh pihak yang berkaitan akan dipanggil untuk mengikuti RDP lanjutan, termasuk perusahaan pengembang/developer, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Ambon, pihak perbankan dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia (BRI), serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan persoalan ini," ungkap Upulatu.
Ia menegaskan, DPRD Kota Ambon ingin memastikan adanya penyelesaian yang konkret terhadap masalah yang telah berlangsung sejak tahun 2018 tersebut. Persoalan yang telah berlarut selama kurang lebih delapan (8) tahun itu dinilai tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian.
"Kami berharap masalah yang sudah berlangsung selama 8 tahun ini dapat segera diselesaikan. Yang paling penting adalah adanya tanggungjawab moral dari perusahaan terkait untuk melaksanakan seluruh kewajiban mereka kepada warga," tegas Upulatu.
Nikijuluw menambahkan, Komisi III DPRD Kota Ambon akan melakukan pendalaman terhadap seluruh persoalan yang ada dalam RDP lanjutan yang direncanakan berlangsung Senin pekan depan.
"Kami akan membahasnya secara lebih mendalam dalam RDP berikutnya. Tujuannya agar ada kejelasan dan solusi yang benar-benar menjawab harapan masyarakat," demikian Upulatu.
Warga BHU sendiri berharap keterlibatan DPRD Kota Ambon dapat menjadi jalan keluar atas berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, sekaligus mendorong pihak-pihak terkait untuk segera memenuhi tanggungjawabnya. (MRP.ID)
0 Comments:
Posting Komentar