Hal tersebut menjadi fokus Kunjungan Kerja (Kunker) Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir, SP, M.AP ke sejumlah instansi teknis di provinsi Maluku, Senin (10/08/2026), yakni Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Maluku, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Maluku, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Dalam pertemuan dengan jajaran keimigrasian, Pemkab Malteng mendorong penguatan pelayanan yang mampu menjawab karakteristik daerah kepulauan, termasuk mobilitas masyarakat, pariwisata, investasi, dan konektivitas antar wilayah. Kawasan strategis seperti Banda menjadi salah satu wilayah yang membutuhkan dukungan tata kelola pelayanan keimigrasian yang responsif terhadap perkembangan mobilitas orang dan aktivitas ekonomi.
Disektor perumahan dan permukiman, koordinasi diarahkan pada penyediaan hunian layak, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan sanitasi. Pada tahun 2026, Malteng memperoleh alokasi 1.612 unit Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang tersebar disejumlah kecamatan. Untuk 2027, Pemkab telah mengusulkan 1.059 unit dan terus melakukan koordinasi agar dukungan program dapat diperluas sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, bersama Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan di Maluku, pembahasan mencakup dukungan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) untuk Sekolah Rakyat, pembangunan reservoir dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta penguatan program Pamsimas dan Sanimas. Perhatian juga diberikan pada kebutuhan infrastruktur dasar dan langkah antisipatif menghadapi potensi dampak El Nino.
Khusus wilayah Kepulauan Banda, Pemkab mendorong solusi jangka panjang terhadap kebutuhan air bersih melalui penguatan sumber air di Banda Besar. Pada tahun 2027, direncanakan dukungan penyediaan sumur bor di Banda Neira dan Banda Besar sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan air masyarakat.
Koordinasi dengan BWS Maluku juga diarahkan pada percepatan pengelolaan sumber daya air. Sejumlah usulan di Malteng telah mendapat tindaklanjut pada tahun 2026, antara lain pembangunan jaringan irigasi di Seram Utara Seti dan Seram Utara Kobi serta Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di Amahai dan Teon Nila Serua (TNS). Pembahasan turut mencakup penanganan talud di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru, serta kebutuhan infrastruktur dikawasan Pelabuhan dan Pasar Banda.
Untuk wilayah Pulau Rhun dan Pulau Ay, perhatian diarahkan pada penguatan akses air bersih dalam menghadapi ancaman kekeringan. Pada tahun 2027, sejumlah program yang disiapkan BWS Maluku antara lain pengembangan JIAT dan jaringan tersier serta program Water Security for Small Island Development melalui pembangunan ABSAH di Pulau Rhun dan Pulau Ay.
Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Malteng, Rahmat, SH, M.Si mengatakan rangkaian kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkab memastikan berbagai kebutuhan strategis masyarakat mendapat ruang koordinasi dan dukungan dari Pempus maupun instansi terkait.
"Yang ingin dibangun adalah koordinasi yang konkret dan berkelanjutan. Pemkab menyampaikan kebutuhan berdasarkan kondisi rill dilapangan, kemudian bersama instansi terkait mencari solusi dan memastikan program yang ada dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," ucap Kabag Prokopim.
Menurutnya, karakteristik di Malteng sebagai daerah kepulauan membutuhkan pola pembangunan yang tidak seragam, tetapi mempertimbangkan kondisi geografis, keterjangkauan pelayanan, kebutuhan masyarakat, serta potensi masing-masing wilayah.
"Air bersih, hunian layak, sanitasi, irigasi, pelayanan publik, hingga konektivitas merupakan bagian yang saling berkaitan. Karena itu, Pemkab Malteng terus membangun kolaborasi lintas sektor agar pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan hari ini, tetapi juga memperkuat ketahanan dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang," ujar Kabag Prokopim.
Rangkaian koordinasi tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Malteng untuk membangun sinergi yang konstruktif dengan Pempus dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat diwilayah daratan maupun kepulauan. (RPF)
0 Comments:
Posting Komentar