RADAR POS, AMBON - Pertanggungjawaban Raalisasi Anggaran tahun 2024 kita mengalami Kendala tidak mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Kondisi Belanja artinya dalan berapa Item Belanja yang merupakan Kewajiban Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon idak dapat direalisir, ungkap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon, Mourits Tamaela Usai Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang I dan Penutupan Masa Sidang I, Pembukaan Masa Sidang II tahun Sidang 2024 - 2025 pada, Rabu (15/01/2025). 

Dengan tidak Capaian PAD, menurut Ketua DPRD, dari Sisi Fungsi Pengawasan sudah terus mengingatkan kepada Kepala Daerah baik itu dari Penjabat (Pj) sebelumnya sampai dengan Pj sekarang Sistem Riword dan Anpanismen itu harus diberikan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Terkhusus Pimpinan OPD Pengumpul bagaimana Pemerintah bisa memberikan Apresiasi Reword   kepada mereka yang Berhasil dan juga memberikan Penismen bagi mereka yang dianggap Gagal.

Dalam hal ini, lanjut Ketua DPRD menjembatani Tugas tanggungjawab Pengumpul dari Fungsi Pendapatan Daerah mereka tidak Maksimal dalam melakukan Fungsi Pungut. Itu harus dievaluasi.

"Ketua DPRD pun menjelaskan, Evaluasi dan dirolling dan diganti sebaliknya bagi yang Berprestasi atau mencapai Target itu diberikan Reword dalam Hal ini Penambahan Anggaran kepada mereka untuk bisa mendongkrak lagi Potensi Daerah yang telah mereka Gali," katanya. 

Kami meminta kepada Kepala Daerah melakukan itu, kalau Soal Sisi dari Ruang Waktu antara Pejabat Pak. Boy dan Sama-sama kita ketahui akan memasuki Tahapan Transisi kepada Pemerintahan yang baru yaitu, Pak. Bodewin dan Ibu Elly. 

Kami akan Mempertegas itu, di Pemerintahan yang Baru nanti karena Limit itu mungkin sudah tidak cukup untuk melakukan Pergantian, sehingga Langkah-langkah untuk mendapatkan Orang-perorang pada OPD kami memberikan Sporting kepada Walikota Terpilih untuk nantinya menempatkan Orang-orang dalam Fungsi Peranan Tugas dimaksud yang Berkualitas dan Berbobot, ada Igrimen apabila tidak Berhasil maka harus dievaluasi.

"Disinggung Soal 4 (Empat) OPD itu yang tidak sesuai Bestik menurut Ketua kalau secara Teknik itu banyak Hal Variasi Berfariabel salah satunya berdasarkan Ukuran Kerja dari pada PPKAD," ucapnya. 

Ia menambahkan, sebenarnya Etos Kerja Semangat untuk menjalankan Tugas sebagai OPD Pengumpul yang tidak jalan mereka menganggap Tugasnya yang Penting Absen saja yang Berjalan. 

Padahal salah. Daerah ini memulai Hidup cuman dari Sektor PAD untuk membelanjakan Keuangan Daerah yang menjadi Urusan Wajib. Jadi kalau PAD Lemah menjadi tanggungjawab kita untuk Belanja Pegawai. Itu paling Fatal kalau OPD ditempatkan Biasa-biasa saja maka selesailah kita. 

"Kita memberikan Atensi dan Suporting kepada  Walikota yang Baru nantinya bisa melihat karena kemarin banyak yang harus dijadikan Beban Huutang di 2025," ujarnya.

Kami berharap, nanti jika Kehadiran Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) ke Provinsi Maluku kami bisa melakukan Audiensi Langsung dengan Pak. Walikota dalam Hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemkot ataupun Kabupaten/Kota lain dan dalam Kepentingan Kota Ambon akan kami  menyuarakan Soal Infrastruktur, Kondisi Kemacetan Kota kita yang membutuhkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang begitu besar untuk memberikan Solusi terhadap Kemacetan.

"Begitu juga dengan Kue-kue Pembangunan Alokasi Anggaran yang tentunya kita bisa Beraudens Langsung dengan Pemerintahan yang Baru Bapak. Prabowo Subianto dengan Wakilnya Mas Gibran, kami Rasa mereka cukup Peduli terhadap Rakyat dan kami akan memanfaatkan Waktu dan Bilamana terjadi Kunjungan Kerja (Kunker) Lanjutan nanti kita Berusaha bersama Pak. Pj Walikota untuk kita menyampaikan apa yang menjadi Kebutuhan Daerah yang paling Kursal," pungkasnya. (RP02)

0 Comments:

Posting Komentar

 
Radar Pos © 2015. All Rights Reserved.
Top