Kemkomdigi Ubah Arah Transformasi Digital, Fokus Perkuat Tata Kelola SPBE

RADAR POS, MEDAN - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan bahwa arah transformasi digital dilingkungan pemerintah daerah kini mengalami perubahan mendasar. Fokus utama tidak lagi pada pembangunan aplikasi baru, melainkan pada penguatan tata kelola, integrasi sistem, dan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien.

Penegasan tersebut disampaikan Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemkomdigi, Aris Kurniawan, saat membuka Forum Komdigi 2026 bertajuk Digital Insights, Better Governance yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Medan, Rabu (01/07/2026).

Dalam sambutannya, Aris menyampaikan permohonan maaf dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Viada Hafid, yang berhalangan hadir karena mendampingi agenda kerja Presiden.

Kurniawan menjelaskan, selama ini banyak pemerintah daerah lebih menitikberatkan pembangunan layanan berbasis aplikasi. Padahal, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada tata kelola yang baik, integrasi data, serta sistem pemerintahan yang mampu saling terhubung.

Menurutnya, pemerintah kini mengarahkan implementasi SPBE diseluruh daerah agar tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Sistem digital harus mampu mendukung proses pemerintahan secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan data hingga pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan, Kemkomdigi menghadirkan Program Klinik Pemerintah Digital yang bertujuan mendampingi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola SPBE, meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan digital, serta memperbaiki kualitas layanan publik secara berkelanjutan.

Selain itu, Kurniawan memaparkan tiga fondasi utama yang harus dimiliki setiap pemerintah daerah untuk membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi, yakni penerapan Single Sign On agar masyarakat cukup menggunakan satu akun untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, pembangunan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah guna memperlancar pertukaran data antar organisasi perangkat daerah, serta pengembangan sistem pembayaran digital sebagai bagian dari modernisasi layanan publik.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan data yang terpusat. Menurutnya, data tidak boleh lagi bergantung pada satu aplikasi tertentu, tetapi harus menjadi sumber informasi bersama yang dapat dimanfaatkan lintas instansi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan.

Kemkomdigi, lanjut Kurniawan, saat ini juga mempercepat integrasi data nasional, termasuk data penyaluran Bantuan Sosial (Bansos). Sistem tersebut telah terkoneksi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pusat Statistik (BPS), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga Korlantas Polri untuk memastikan validitas data serta mempercepat proses pelayanan.

Disisi lain, Kemkomdigi berkomitmen mempererat kolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Dalam waktu dekat, kementerian akan melakukan pertemuan dengan pengurus APEKSI di Jakarta guna membahas langkah konkret dalam berbagi sumber daya dan memperkuat kerjasama transformasi digital di daerah.

Kurniawan, menegaskan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk memperlambat digitalisasi pemerintahan. Melalui kolaborasi, integrasi sistem, dan pemanfaatan sumber daya secara bersama, pemerintah daerah diyakini mampu mewujudkan pemerintahan digital yang lebih modern, efisien, dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. (MRP)