Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Demokrat, Halimun Saulatu, SE, M.Si, usai kegiatan Pendidikan Politik dan Serap Aspirasi, Senin (14/09/2026).
Menurut Halimun, keberadaan partai politik seharusnya tidak terbatas pada momentum politik lima tahunan. Aspirasi masyarakat harus terus dihimpun agar menjadi bahan bagi anggota DPRD dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Demokrat bukan hadir lima tahun sekali hanya saat Pemilu. Demokrat harus hadir setiap tahun dengan membuka diri untuk menyerap aspirasi masyarakat,” kata Halimun.
Ia menjelaskan, tidak seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat langsung direalisasikan dalam waktu singkat. Namun, proses penyerapan aspirasi tetap penting agar para wakil rakyat mengetahui secara langsung kebutuhan, keluhan, serta harapan masyarakat di daerah.
“Aspirasi itu menjadi bekal teman-teman di DPRD untuk melihat dan mengeksekusi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Memang tidak semua bisa langsung direalisasikan, tetapi paling tidak kita tahu apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat,” ujarnya.
Selain menyerap aspirasi, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari konsolidasi dan evaluasi internal Partai Demokrat di Kabupaten Maluku Tengah.
Halimun mengatakan, pendidikan politik yang dilaksanakan partainya lebih diarahkan untuk memperkuat kapasitas internal organisasi. Pengurus di tingkat kecamatan hingga kabupaten dilibatkan untuk mengevaluasi perkembangan organisasi sekaligus mengidentifikasi berbagai kekurangan yang masih perlu dibenahi.
“Kegiatan seperti ini kita lakukan setiap tahun. Tujuannya untuk melihat perkembangan sekaligus mengevaluasi apa saja yang masih menjadi kekurangan Demokrat,” jelasnya.
Untuk tahun ini, rangkaian kegiatan masih difokuskan di tingkat Kabupaten Maluku Tengah. Namun, Demokrat berencana memperluas kegiatan hingga ke tingkat kecamatan pada tahun mendatang.
Menurut Halimun, langkah tersebut penting karena banyak potensi sumber daya manusia yang berada di tingkat kecamatan, tetapi belum memiliki ruang yang cukup untuk berkembang dan tampil di ruang publik.
Ia mencontohkan kegiatan lomba pidato yang dinilai dapat menjadi salah satu wadah untuk menemukan sekaligus meningkatkan potensi generasi muda di tingkat kecamatan.
“Kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka ruang sampai ke kecamatan. Banyak sumber daya manusia yang bagus di kecamatan, tetapi karena tidak ada wahana atau medianya, mereka belum terlalu muncul,” katanya.
Karena itu, lanjut Halimun, kegiatan seperti lomba pidato tidak semata-mata dipandang sebagai agenda seremonial, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku Tengah.
“Yang paling penting dari kegiatan ini adalah bagaimana kita bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Maluku Tengah,” tegasnya.
Sementara terkait tindak lanjut aspirasi masyarakat, Halimun memastikan anggota DPRD dari Partai Demokrat akan berupaya memperjuangkannya sesuai kewenangan dan mekanisme yang ada.
Ia menyebut keterlibatan pemateri dari sejumlah bidang, termasuk kesehatan dan pendidikan, diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap persoalan masyarakat. Di sisi lain, anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi juga diharapkan dapat bersinergi dalam memperjuangkan aspirasi tersebut.
“Teman-teman di DPRD akan berjuang maksimal untuk harapan masyarakat. Karena itu, pemateri yang kita undang juga berasal dari bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga bisa menjadi satu kesatuan dalam melihat kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Menyinggung agenda politik 2029 hingga 2031, Halimun mengatakan Partai Demokrat masih menunggu kepastian regulasi terkait pelaksanaan pemilu setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemisahan Pemilu nasional dan pemilu daerah.
Menurutnya, keputusan tersebut belum sepenuhnya dapat dijadikan dasar untuk menentukan secara pasti format pelaksanaan pemilu daerah, termasuk kemungkinan penyelenggaraan pemilihan DPRD dan kepala daerah pada 2031.
“Regulasinya belum ada. Kemungkinan Jakarta masih menunggu seperti apa regulasinya. Apakah DPRD dan pemilihan kepala daerah menjadi satu pada 2031 atau ada perubahan lagi, kita belum tahu,” tuturnya.
Kendati demikian, ia menegaskan Partai Demokrat akan terus melakukan konsolidasi dan mempersiapkan organisasi menghadapi berbagai kemungkinan perubahan regulasi politik.
“Poinnya, Demokrat tidak hanya hadir untuk momentum politik lima tahun sekali. Demokrat harus hadir setiap tahun untuk masyarakat,” pungkas Halimun. (PATEK)
0 Comments:
Posting Komentar