RADAR POS, DOBO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru mulai menerapkan sistem Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia (RI).
Penerapan sistem tersebut secara resmi diluncurkan oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, dalam kegiatan yang berlangsung di Kota Dobo, Kamis (17/09/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Kepulauan Aru mendorong digitalisasi tata kelola keuangan daerah. Melalui SP2D Online, proses pencairan anggaran diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, tertib, transparan, sekaligus mengurangi proses administrasi secara manual.
Bupati Kaidel mengatakan, penerapan SP2D Online tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga merupakan bagian dari pembenahan sistem pengelolaan keuangan daerah agar semakin akuntabel dan efisien.
"Semoga inovasi ini menjadi pijakan kuat bagi kita semua untuk membawa Kabupaten Kepulauan Aru ke arah tata kelola pemerintahan yang semakin maju, modern, dan melayani masyarakat dengan lebih baik," ucap Bupati Kepulauan Aru.
Menurutnya, integrasi SP2D Online dengan SIPD RI memberikan sejumlah manfaat dalam pelaksanaan administrasi keuangan pemerintah daerah. Salah satunya adalah memangkas tahapan birokrasi yang selama ini membutuhkan proses tatap muka dan dokumen fisik.
Selain menghemat waktu dan biaya, sistem digital tersebut juga memungkinkan proses pencairan anggaran dipantau secara lebih mudah pada setiap tahapannya. Dengan demikian, potensi kesalahan administrasi dapat ditekan dan proses pengelolaan keuangan menjadi lebih terdokumentasi.
Integrasi sistem juga diharapkan mampu meningkatkan akurasi data, khususnya dalam proses rekonsiliasi antara kas daerah dengan pihak perbankan. Data keuangan dapat dikelola melalui sistem yang terintegrasi sehingga proses administrasi pencairan dana menjadi lebih terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kaidel juga meminta seluruh pimpinan perangkat daerah segera menyesuaikan diri dengan penerapan sistem baru. Ketelitian dalam menyiapkan dokumen, kerapian administrasi, serta kedisiplinan terhadap jadwal pengajuan menjadi hal yang ditekankan.
Sementara kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru, Bupati Kaidel meminta agar pendampingan kepada perangkat daerah dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi secara berkala juga dinilai penting untuk memastikan setiap kendala teknis yang muncul selama penerapan dapat segera ditangani.
Dukungan dari pihak perbankan juga menjadi bagian penting dalam keberlangsungan sistem tersebut. Bupati Kaidel menyampaikan apresiasi kepada bank mitra dan berharap dukungan jaringan serta layanan perbankan tetap berjalan optimal.
Dengan mulai diterapkannya SP2D Online yang terhubung dengan SIPD RI, Pemkab Kepulauan Aru menargetkan proses pencairan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Sistem tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital yang lebih tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perlu diketahui, Peluncuran SP2D Online ini turut dihadiri Tenaga Ahli Pusdatin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irma, Direktur Utama PT Bank Maluku Maluku Utara (Malut), Syahrisal Imbar, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Aru, Wakil Bupati (Wabup) Kepulauan Aru, Mohammad Djumpa, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), jajaran PT Bank Maluku Malut Cabang Dobo, Plh. Sekretaris Daerah (Sekda), para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemkab Kepulauan Aru. (MRP.ID)
0 Comments:
Posting Komentar