Kritik tersebut disampaikan menyusul narasi perlawanan dan rencana aksi demonstrasi yang diklaim mengatasnamakan IMM, sebagaimana disuarakan M. Saleh Souwakil. IMM Cabang Ambon menilai langkah tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang matang serta berpotensi menurunkan marwah IMM sebagai organisasi kader intelektual.
Fungsionaris IMM Cabang Ambon, Saleh Loilatu, menegaskan bahwa respons emosional yang ditunjukkan dengan mengatasnamakan organisasi merupakan tindakan yang tidak proporsional dan tidak melalui kajian yang matang.
"IMM Maluku adalah organisasi besar. Setiap sikap dan pernyataan yang disuarakan harus dikaji secara baik, bukan berdasarkan kehendak pribadi," ungkap Saleh Loilatu dalam keterangannya, Rabu (27/01/2026).
Ia menambahkan, IMM menghormati hak setiap warga negara dalam menyampaikan pendapat dimuka umum, baik secara lisan maupun nonlisan. Namun demikian, kebebasan berpendapat tidak boleh disertai dengan tindakan memvonis seseorang tanpa kajian dan data yang jelas, terlebih jika didorong oleh reaksi emosional personal.
Terkait pelaporan dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik terhadap Walikota Ambon di grup WhatsApp "Politik Maluku", Saleh Loilatu menegaskan bahwa laporan tersebut telah tercatat resmi dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Nomor STTP/11/I/2026/Ditreskrimsus. Fakta ini, menurutnya, menegaskan bahwa persoalan tersebut berada dalam ranah hukum.
"Ini bukan ruang balas pantun, apalagi menyeret IMM ke dalam persoalan hukum individu. IMM Cabang Ambon mendukung langkah hukum yang ditempuh kuasa hukum Walikota Ambon," tegasnya.
IMM Cabang Ambon juga membantah klaim M. Saleh Souwakil terkait konsolidasi seluruh kader IMM se-Maluku untuk turun aksi. Saleh Loilatu menilai klaim tersebut tidak memiliki dasar struktural dan mencederai etika kepemimpinan organisasi.
"Jangan mengatasnamakan seluruh IMM Maluku untuk keputusan sepihak. IMM Cabang Ambon tidak pernah menyepakati aksi tersebut dan menolak keras organisasi dijadikan tameng atas kegagalan membaca persoalan secara jernih," ucapnya.
Menurutnya, kecenderungan menjadikan aksi jalanan sebagai respons awal menunjukkan kemiskinan strategi intelektual serta kegagalan membedakan antara pembelaan kader dan politisasi kasus.
IMM Cabang Ambon, menegaskan komitmennya untuk menjaga IMM sebagai gerakan ilmu, etika, dan tanggungjawab publik. Kritik terhadap pejabat publik, lanjut Saleh, harus disampaikan secara argumentatif, berbasis data, dan siap diuji secara terbuka.
"Kami tidak anti-kritik dan tidak anti-kader. Yang kami tolak adalah kepemimpinan yang menjadikan organisasi sebagai perisai kepanikan," ujarnya.
Diakhir pernyataannya, IMM Cabang Ambon menyerukan agar DPD IMM Maluku dibawah kepemimpinan M. Saleh Souwakil menghentikan eskalasi narasi aksi dan kembali pada watak dasar IMM sebagai gerakan intelektual.
"Demokrasi tidak membutuhkan pengeras suara, tetapi keberanian untuk diuji," pungkasnya. (MRP)
0 Comments:
Posting Komentar