Rapat Koordinasi (Rakor) ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Kegiatan tersebut bertujuan merumuskan strategi penanganan konflik sosial yang lebih adaptif terhadap karakter sosial-budaya masyarakat dikawasan timur Indonesia.
Dalam keterangannya kepada awak Media, Wakil Walikota menekankan, perlunya menyeimbangkan pendekatan teknis dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas dalam kebijakan kontijensi konflik. Menurutnya, banyak konflik sosial berakar pada kegagalan membangun komunikasi yang sehat antar kelompok, bukan semata-mata karena perbedaan latar belakang.
"Dalam sejarah pemikiran keagamaan, paradoks adalah bagian yang tak terpisahkan dari upaya menggali makna terdalam kehidupan. Kita tidak bisa memahami realitas sosial hanya dengan logika tunggal: harus ada ruang untuk empati, dialog, dan kesadaran bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan panggilan untuk saling memahami," kata Wakil Walikota.
Dirinya menambahkan, sikap berdamai dengan kompleksitas sosial merupakan langkah awal untuk menciptakan harmoni dan solidaritas antar warga. Pendekatan kultural dan spiritual dinilai relevan untuk memperkuat ikatan sosial serta membangun kepercayaan ditengah masyarakat yang majemuk.
"Paradoks itu justru memperkaya cara kita memandang hidup. Dalam konteks sosial, kita harus siap berdamai dengan kompleksitas dan menjadikannya peluang untuk membangun kebersamaan," ucap Wakil Walikota.
Melalui forum tersebut, Wakil Walikota berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antar lembaga, baik ditingkat daerah maupun nasional, dalam mencegah dan menangani potensi konflik sosial di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Ia menegaskan, fondasi harmoni sosial tidak cukup dibangun melalui regulasi semata, melainkan juga melalui komitmen bersama untuk memuliakan perbedaan sebagai kekuatan. (RP-02)
0 Comments:
Posting Komentar