Kegiatan yang berlangsung Rabu, (23-25/09/2026), tersebut dipusatkan dikantor Kecamatan TNS dan diikuti perwakilan masyarakat serta unsur pemerintahan negeri diwilayah setempat.
Camat TNS, Ronald Wonmaly, dalam sambutannya berharap seluruh Pemerintah Negeri (Pemneg) dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan dan aktivitas Pokmaswas. Menurutnya, keterlibatan pemneg penting agar kelompok masyarakat yang dibentuk dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif.
Ia juga berharap hasil pelatihan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui kesepakatan bersama dengan para kepala pemerintahan negeri serta pengurus Latupati yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
"Harapannya, ini bisa ditindaklanjuti dalam kesepakatan bersama dengan seluruh kepala pemerintahan negeri," ungkap Camat.
Selain penguatan kelembagaan, Wonmaly turut menyoroti pentingnya percepatan proses legalisasi kelompok nelayan diwilayah TNS. Legalitas kelompok dinilai penting untuk membuka akses masyarakat nelayan terhadap berbagai program dan fasilitas pemerintah, termasuk pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Dirinya mengungkapkan, pihaknya sebelumnya menemukan adanya aktivitas pengambilan BBM dalam jumlah cukup besar disalah satu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Setelah dilakukan pengecekan, pengambilan tersebut diketahui dilakukan oleh nelayan dari wilayah Tehoru dengan membawa dokumen dan rekomendasi dari Dinas Perikanan.
Karena itu, pemerintah kecamatan berharap kelompok nelayan di TNS dapat segera melengkapi persyaratan dan legalitas yang diperlukan sehingga masyarakat nelayan di kepulauan tersebut dapat memperoleh akses BBM bersubsidi secara lebih mudah dan sesuai ketentuan.
"Ini juga penting. Mudah-mudahan dalam proses kedepan Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan itu, sehingga saat kembali ke pulau tidak lagi mengalami kesulitan," ucap Camat.
Ronald, juga menyampaikan bahwa proses penetapan kawasan konservasi perairan TNS sebelumnya menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, penetapan kawasan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, mulai dari pemerintah negeri, pemerintah kecamatan hingga dinas teknis terkait.
Lanjut dikatakan, ia menyebut proses tersebut membutuhkan perjuangan karena terdapat berbagai tanggapan dan tekanan, termasuk yang disampaikan melalui media.
"Proses penetapan kawasan konservasi ini awalnya cukup sulit. Bukan hanya pemerintah negeri, pemerintah kecamatan maupun Dinas Kelautan dan Perikanan yang terlibat, tetapi hampir semua pihak yang mendukung kegiatan ini," jelas Camat.
Wonmaly menegaskan, setelah kawasan konservasi ditetapkan, hal terpenting adalah memastikan keberadaannya memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Karena itu, keberadaan Pokmaswas diharapkan menjadi bagian penting dalam pengawasan kawasan konservasi. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut berperan menjaga ekosistem laut dan memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan secara berkelanjutan.
Pemerintah Kecamatan TNS, berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah negeri, pemerintah kecamatan dan instansi teknis dapat terus diperkuat agar pengelolaan kawasan konservasi berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat diwilayah kepulauan tersebut. (PATEK)
0 Comments:
Posting Komentar