Dalam forum resmi tersebut, LKPJ ditegaskan sebagai amanat Undang-undang (UU) yang wajib disampaikan kepala daerah kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun, substansi laporan justru membuka fakta bahwa kualitas pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Malteng masih jauh dari harapan.
Bupati Malteng, Zulkarnain Awat Amir, SP, M.AP secara terbuka mengakui masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2025. Berbagai sektor dinilai belum optimal, mulai dari pelayanan dasar hingga pemerataan pembangunan diwilayah-wilayah tertentu.
"Kami menyadari dalam pembangunan daerah masih banyak kekurangan yang kita alami," ucap Bupati Dalam Sidang Paripurna.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa target pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Disisi lain, pengakuan tersebut memicu sorotan dari publik yang menilai lemahnya perencanaan dan eksekusi program daerah.
Dalam forum itu pula, Bupati Zulkarnain AA, meminta saran dan masukan dari DPRD Malteng serta seluruh pemangku kepentingan sebagai bahan perbaikan kedepan. Harapannya, kolaborasi tersebut dapat mendorong Malteng Bangkit menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Namun demikian, sejumlah pihak menilai bahwa permintaan masukan tidak cukup jika tidak diikuti dengan langkah konkret dan terukur. DPRD Malteng diharapkan tidak hanya menjadi forum formalitas, tetapi benar-benar menjalankan fungsi pengawasan secara tegas terhadap kinerja eksekutif.
Rapat paripurna ini pun menjadi pengingat bahwa LKPJ bukan sekadar laporan tahunan, melainkan cermin nyata capaian dan kegagalan Pemkab. Tanpa evaluasi yang serius dan tindakan nyata, kekurangan yang sama dikhawatirkan akan terus berulang ditahun-tahun berikutnya. (RPJ)
0 Comments:
Posting Komentar